Hindari Hoaks Covid-19 dengan Validasi Data

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak masyarakat untuk saling memvalidasi data agar tidak ada disinformasi. Langkah ini dibutuhkan agar masyarakat tidak terjebak memproduksi atau menyebar hoaks yang bisa meresahkan.

Ajakan ini disampaikan Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Widodo Muktiyo atas banyaknya kasus hoaks tentang informasi seputar pandemi corona (Covid-19) . Tercatat hingga 8 Agustus 2020 sebanyak 1.028 hoaks tersebar di berbagai platform media sosial berupa disinformasi pandemi.

Perinciannya, dari sebanyak 1.028 hoaks yang tercatat oleh Kominfo, pada bulan Januari ada 40 hoaks, Februari 100, Maret 265, April 219, Mei 172, Juni 102, Juli 108, dan Agustus 22. Dia menandaskan, setiap hoaks yang muncul akan terpantau karena Kominfo memiliki divisi cyber crime yang selama 24 jam terus melakukan monitoring, terutama di media sosial. (Baca: Postingan Menghujat Nabi Muhammad Picu Bentrokan di India, Tiga Tewas)

“Kita tidak bisa tanpa adanya umpan balik dari masyarakat. Saya kira itu sehingga kami sangat senang kalau komponen masyarakat (memberikan hal itu) atau informasi yang valid, informasi yang bisa dibuktikan, kemudian kita akan menegakkan aturan dengan yang sudah berlaku selama ini,” ujar dia dalam diskusi secara virtual “Budaya Baru agar Pandemi Berlalu” di Kominfo, Jakarta, kemarin.

Agar tidak terjebak informasi menyesatkan itu, dia mengajak masyarakat untuk memantau web covid19 .go.id yang berkolaborasi dengan Kominfo dalam pengelolaan data dan informasi. Bila masyarakat punya data mengenai Covid-19 menurutnya bisa dibuktikan dan disandingkan dengan data dari Satgas Penanganan Covid-19 tersebut.

Dengan perbandingan data ini akan ada validasi dan tidak menjadi hoaks. “Artinya begini di era keterbukaan ini menjadi jauh lebih memudahkan partisipasi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan program apa pun dari pemerintah kepada masyarakat. Ini yang saya kira penting. Yang penting sepertinya masyarakat mau divalidasi datanya, kemudian malah menjadi hoaks ya. Bukan malah menjadi mengadu domba,” tegasnya.

Dia menuturkan, informasi yang disediakan covid19 .go.id tersebut juga bisa dimanfaatkan masyasrakat untuk memantau pelaksanaan bantuan sosial. Dalam pandangannya pemantauan ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat civil society. Terlebih anggaran yang digelontorkan untuk bansos tersebut sangat besar.

Hoaks memang menjadi masalah serius dalam penanganan Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut banyaknya konten negatif di media sosial ikut menghambat pengendalian Covid-19 di Tanah Air. Pasalnya konten yang berisi kabar bohong atau hoaks itu memengaruhi perilaku masyarakat untuk tidak patuh terhadap protokol kesehatan. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan gerakan 1 Juta Masker)

Fakta ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (13/7). Untuk mengatasi kondisi tersebut Doni mengajak semua pihak menerapkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Doni pun berterus terang mengeluhkan adanya figur publik di Indonesia yang menyebarkan informasi mengenai obat Covid-19 . Pasalnya obat Covid-19 belum ditemukan. Doni mengaku bakal menerima masukan dari pihak mana pun yang mengklaim menemukan obat herbal untuk menyembuhkan pasien Covid-19. Namun dia menegaskan, siapa pun tidak boleh mengklaim bahwa itu obat Covid-19.

Diketahui, belakangan ini masyarakat dihebohkan oleh seseorang bernama Hadi Pranoto yang mengklaim sebagai ahli mikrobiologi dan menemukan obat Covid-19 yang berasal dari bahan-bahan herbal. Klaim tersebut tersebar luas setelah musisi dan Youtuber Erdian Anji Prihartanto alias Anji mewawancarai Hadi Pranoto melalui akun Youtube-nya hingga keduanya terancam berurusan dengan hukum karena dianggap menyebarkan hoaks.

Tetap Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan

Pada kesempatan diskusi virtual di Kominfo, Juru Bicara Pemerintah yang juga Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengajak masyarakat Indonesia mengisi kemerdekaan RI yang dirayakan setiap 17 Agustus dengan disiplin dan menerapkan protokol kesehatan. Dia menandaskan, dengan menjalankan protokol kesehatan aktivitas ekonomi juga akan berjalan dengan baik.

“Dengan demikian aktivitas ekonominya jadi bisa berjalan dengan baik dan ini tentu dimaksudkan agar bisa tetap produktif dan selalu aman Covid,” ujar dia. (Baca juga: Memilukan, Ayah Bunuh Bayinya karena Kesal Istrinya Menolak Diajak Wikwik)

Dia menandaskan jangan sampai disiplin protokol kesehatan harus ditegakkan dengan sanksi sosial ataupun dengan denda. Dalam pandangannya, pelaksanaan protokol kesehatan melalui penegakan budaya merupakan langkah terbaik. Masyarakat sudah harus sadar untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar tetap aman dari Covid-19.

“Dan harapannya kita tidak perlu menerapkan sanksi-sanksi tersebut karena harusnya masyarakat Indonesia sadar dan kita harus saling menyadarkan gotong-royong untuk akhirnya kita nggak perlu denda, enggak perlu sanksi sosial karena semuanya bakal disiplin. Jadi itu hal yang perlu kita lakukan bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Wiku juga mengajak semua pihak melakukan pengawasan kepatuhan masyarakat untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan hingga di level tingkat RT/RW. (Baca juga: Pengawasan Adaptasi Kebiasaan Baru Harus Dimulai dari Tingkat RT/RW)

“Pengawasan kepatuhan masyarakat hingga RT/RW, jadi kita harus betul-betul terstruktur pendekatannya. Jadi nggak bisa semuanya dilihat dari pemerintah pusat saja, tapi turun sampai ke pemerintah daerah dan satuan terkecilnya di RT/RW,” ujar dia.

Pengawasan di level ini penting karena kluster peemukiman menyumbangkan angka kasus Covid-19 tertinggi. “Jadi mohon agar kepedulian sosialnya tinggi untuk saling mengingatkan di lingkungan perumahan. Orang sudah berbicara tentang kluster. Yang paling menarik adalah kluster perkantoran, padahal yang paling tinggi klusternya adalah kluster pemukiman,” katanya.

Menurut dia, jika masyarakat bisa mengontrol perilaku untuk disiplin terhadap protokol kesehatan di sekitar lingkungan rumah, otomatis hal itu akan menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. “Dan penularan yang ada di permukiman kalau dibawa ke kantor akan menular yang di kantor. Maka dari itu harus kontrol bahwa yang di kantor juga perilakunya dijaga. Dan di sana ada petugas juga yang saling mengingatkan. Jadi membudayakan perubahan perilaku itu harus dengan saling mengingatkan,” tegas Wiku.

Menurut Wiku, dalam konteks mengubah budaya baru atas pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru disiplin protokol kesehatan, hal itu bisa berjalan hanya dengan bersatu. “Demikian yang bisa kami sampaikan dalam konteksnya budaya baru Indonesia karena memang pada prinsipnya budaya yang juga harus kita asah adalah betul-betul kita bisa bersatu.” (Lihat videonya: Jaksa Cantik Pinangki Jadi Tersangka, Diduga Terima Suap Rp7 Miliar)

“Karena dengan bersatu melawan Covid, kita perlu menegaskan ya lawan kita itu bukan saudara kita, bukan musuh manusia kita, musuh kita itu satu di dunia ini sekarang. Dan belum ada yang bisa menyelesaikan satu musuh ini, yaitu virus atau penyakit ini,” tambah Wiku.

Caranya, menurut Wiku, adalah mengubah perilaku secara kolektif sehingga dengan menurunkan angka Covid-19 , masyarakat Indonesia juga berkontribusi untuk menurunkan angka Covid-19 dunia. “Indonesia bangsa besar, tempat terbesar penduduknya di dunia. Kalau kita bisa bersatu, kita bisa menunjukkan ke dunia bahwa angka kasus Covid pasti akan turun karena kontribusi Indonesia. Jadi budaya itu menjadi penting dan Indonesia dengan keberagaman sekarang diminta bersatu, satu budaya untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik,” tegas Wiku. (Binti Mufarida)