Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Uskup Agung Jakarta Gaungkan soal Nurani dan Etika
loading...
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyuarakan Pemilu 2024 berlandaskan etika dan nurani di Graha Oikumene PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024) sore. Foto/Binti Mufarida/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Uskup Agung Jakarta, Kardinal Mgr Ignatius Suharyo menegaskan, kata nurani, etika, dan moralitas harus terus digaungkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 .
Hal itu diungkapkan Kardinal Suharyo saat Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyuarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlandaskan etika dan nurani di Graha Oikumene Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Salemba Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024) sore.
Kardinal Suharyo menitikberatkan pada catatan berkaitan dengan untuk tidak melakukan hal-hal melanggar peraturan dan mengutamakan etika dan nurani dalam proses demokrasi.
"Saya mengumpamakan sebuah negara sebagai sebuah bangunan, melebihi peraturan, ada moralitas dan etika. Seberapapun bangunan indah, kalau dasar tidak kuat maka bangunan itu mudah runtuh,” kata Kardinal Suharyo.
Kardinal Suharyo pun mengajak semua pihak untuk jangka panjang mari berpikir agar mengutamakan moralitas dan etika. Pasalnya apabila tidak dirawat maka akan rapuh.
"Itulah sebabnya saya duga di lingkungan masyarakat kata-kata nurani, etika, moralitas itu terus digaungkan, karena kita ingin landasan negara kita kuat,” ujar Kardinal Suharyo.
Sementara pada kesempatan itu, mantan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan Pemilihan Umum merupakan hajat rakyat berdaulat untuk memilih orang-orang mumpuni untuk mengelola kehidupan bersama demi negeri.
"Kepercayaan harus dijalankan dengan komitmen dan konsistensi. Setiap janji harus ditepati, dan konstitusi tidak boleh dipermainkan untuk ambisi. Rakyat sebagai landasan utama. Setiap kuasa harus digunakan wakil rakyat untuk menunaikan amanah demi kemaslahatan rakyat," kata Lukman.
Pemilu, kata Lukman jangan sampai memperdaya, merekayasa untuk mendapatkan kuasa. Pemilu harus dijalankan dengan adil dan bermartabat. “Tanpa mandat rakyat kuasa yang diperoleh akan cacat.”
"Pemilu yang adil dan bermartabat dapat terjadi jika semua pihak menjalankan peran dengan jujur dan adil baik penyelenggara Pemilu. Serta rakyat untuk berpartisipasi aktif menyampaikan suara dan mengawasi proses Pemilu. Semua memiliki andil untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan bermartabat,” pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Kardinal Suharyo saat Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyuarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlandaskan etika dan nurani di Graha Oikumene Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Salemba Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024) sore.
Kardinal Suharyo menitikberatkan pada catatan berkaitan dengan untuk tidak melakukan hal-hal melanggar peraturan dan mengutamakan etika dan nurani dalam proses demokrasi.
"Saya mengumpamakan sebuah negara sebagai sebuah bangunan, melebihi peraturan, ada moralitas dan etika. Seberapapun bangunan indah, kalau dasar tidak kuat maka bangunan itu mudah runtuh,” kata Kardinal Suharyo.
Baca Juga
Kardinal Suharyo pun mengajak semua pihak untuk jangka panjang mari berpikir agar mengutamakan moralitas dan etika. Pasalnya apabila tidak dirawat maka akan rapuh.
"Itulah sebabnya saya duga di lingkungan masyarakat kata-kata nurani, etika, moralitas itu terus digaungkan, karena kita ingin landasan negara kita kuat,” ujar Kardinal Suharyo.
Sementara pada kesempatan itu, mantan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan Pemilihan Umum merupakan hajat rakyat berdaulat untuk memilih orang-orang mumpuni untuk mengelola kehidupan bersama demi negeri.
"Kepercayaan harus dijalankan dengan komitmen dan konsistensi. Setiap janji harus ditepati, dan konstitusi tidak boleh dipermainkan untuk ambisi. Rakyat sebagai landasan utama. Setiap kuasa harus digunakan wakil rakyat untuk menunaikan amanah demi kemaslahatan rakyat," kata Lukman.
Pemilu, kata Lukman jangan sampai memperdaya, merekayasa untuk mendapatkan kuasa. Pemilu harus dijalankan dengan adil dan bermartabat. “Tanpa mandat rakyat kuasa yang diperoleh akan cacat.”
"Pemilu yang adil dan bermartabat dapat terjadi jika semua pihak menjalankan peran dengan jujur dan adil baik penyelenggara Pemilu. Serta rakyat untuk berpartisipasi aktif menyampaikan suara dan mengawasi proses Pemilu. Semua memiliki andil untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan bermartabat,” pungkasnya.
(maf)
Explore More