Antisipasi Pemilu Curang, Eep Saefulloh Rilis Aplikasi Warga Jaga Suara
Minggu, 11 Februari 2024 - 07:48 WIB
loading...
A
A
A
Eep mengungkap, pihaknya menargetkan agar aplikasi digunakan di 823.220 TPS di seluruh Indonesia sehingga bukan hanya akan mengawal suara, tapi juga akan menjadi penghitung cepat yang berjalan bersamaan dengan hitung cepat yang resmi dilakukan oleh KPU.
Ia mengatakan aplikasi Warga Jaga Suara minimal didownload oleh satu relawan di satu TPS. Ia menyerukan agar aplikasi ini segera didownload sebab ini merupakan data publik yang dibuka secara terang-terangan, bukan hanya numerik seperti sistem KPU.
"Kalau sistem KPU, foto formulir C1 plano yang diupload nantinya akan otomatis berubah menjadi numerik. Sementara aplikasi Warga Jaga Suara foto formulir C1 plano yang diambil bisa langsung diakses oleh masyarakat," jelasnya.
Eep menambahkan, aplikasi Warga Jaga Suara juga bisa memuat laporan pelanggaran yang nantinya akan diteruskan ke berbagai stakeholder seperti media dan juga partai-partai. Sehingga nantinya pihak terkait bisa langsung mengambil langkah lanjutan.
"Ada kegentingan yang memaksa, yang membuat harus dilakukan sesuatu terutama untuk membuka data terutama data publik yang disembunyikan sebagai bagian dari praktek yang selama ini berjalan. Kalau orang sudah terlihat ingin menggunakan kekuasaannya dengan memihak dan mencederai pemilu pasti tuntas ke ujung. Ujungnya itu adalah suara yang tidak terjaga," pungkas Eep.
Ia mengatakan aplikasi Warga Jaga Suara minimal didownload oleh satu relawan di satu TPS. Ia menyerukan agar aplikasi ini segera didownload sebab ini merupakan data publik yang dibuka secara terang-terangan, bukan hanya numerik seperti sistem KPU.
"Kalau sistem KPU, foto formulir C1 plano yang diupload nantinya akan otomatis berubah menjadi numerik. Sementara aplikasi Warga Jaga Suara foto formulir C1 plano yang diambil bisa langsung diakses oleh masyarakat," jelasnya.
Eep menambahkan, aplikasi Warga Jaga Suara juga bisa memuat laporan pelanggaran yang nantinya akan diteruskan ke berbagai stakeholder seperti media dan juga partai-partai. Sehingga nantinya pihak terkait bisa langsung mengambil langkah lanjutan.
"Ada kegentingan yang memaksa, yang membuat harus dilakukan sesuatu terutama untuk membuka data terutama data publik yang disembunyikan sebagai bagian dari praktek yang selama ini berjalan. Kalau orang sudah terlihat ingin menggunakan kekuasaannya dengan memihak dan mencederai pemilu pasti tuntas ke ujung. Ujungnya itu adalah suara yang tidak terjaga," pungkas Eep.
(maf)
Lihat Juga :
