Parit, Jejak Nadi Masyarakat Bugis Perantauan di Pelosok Perairan Banyuasin, Sumatera Selatan

“Saya ingat, bapak saya dulu menggali parit masih dengan alat seadanya. Pohon Nibung dibelah dua, terus dijadikan alat untuk menggali tanah dan dibuat parit. Saking dalamnya parit yang digali, sampai muka dan jidat bapak saya mencium permukaan air sungai,” kenang Nasir, warga Bugis perantauan yang sempat menjadi Kades Tanjung Lago, Banyuasin.

Andi Akka, 65, seorang warga Bugis perantauan yang tinggal di Desa Muara Baru, mengenang masa dahulu dirinya merantau ke Banyuasin pada tahun 1970. Waktu itu, dia dan sejumlah warga Bugis lainnya berlayar selama 40 hari menggunakan kapal kayu dari kampungnya di Bone, Sulawesi Selatan, dan sampai perairan Banyuasin.

"Dulu daerah ini (Desa Muara Baru) masih hutan. Jadi kami yang pertama membuka lahan dan permukiman di daerah ini. Setelah hutan daerah ini kami buka, barulah sebagian lahan yang kami tempati dan tanami tadi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat transmigrasi dari Jawa," ujar petani kelapa dan pinang ini.


Para pemuda Bugis perantauan di Desa Sungai Semut, Parit 7, Banyuasin
tengah bersenda gurau di salah satu rumah warga setempat.


Setali tiga uang, H Adam, warga Bugis perantauan lainnya, juga membenarkan jika merekalah yang pertama membuka lahan dan permukiman di desa Muara Baru. Secara swadaya dan bertahap mereka membangun daerah ini hingga berkembang dan lepas dari keterisolasian.

Meski sudah lama menetap dan membangun kehidupan di Banyuasin, tapi kata H Adam, ia dan warga keturunan Bugis tidak pernah menyombongkan diri kalau merekalah yang pertama membuka daerah ini.

baca juga: Unik! Jemaah Haji Suku Bugis Kenakan Baju Kurung Bak Ratu Saat Pulang ke Tanah Air

Masyarakat Bugis di perantauan, kata dia, mesti pandai menempatkan diri, berbaur dan saling menghormati masyarakat lainnya di luar suku Bugis. Karena hubungan baik itu pula, nyaris tak pernah terjadi konflik antara masyarakat Bugis perantauan dengan masyarakat lokal, termasuk dengan masyarakat transmigrasi dari Jawa, Bali, dan lainnya.

"Kami juga sadar kalau tempat tinggal kami berada di perantauan. Tapi bahwa kami ada di tempat ini dan membangun daerah ini sudah sejak lama, itu sepatutnya juga mesti diakui," kata Kades Muara Baru ini.

Ia melanjutkan, sama halnya seperti masyarakat lainnya di luar suku Bugis, terutama masyarakat transmigrasi yang setiap ada bantuan dari pemerintah selalu didahulukan, masyarakat perantauan Bugis tentu juga sangat menantikan bantuan-bantuan itu.

"Bantuan itu bukan tak ada sama sekali, tapi minim. Dan setiap ada bantuan, masyarakat Bugis seperti sengaja dinomor duakan. Ini bukan soal iri atau apa, tapi hanya soal keadilan saja. Malah daerah ini sempat tidak ada di peta. Jadi bagaimana mau diperhatikan kalau wilayahnya saja tidak masuk di peta," pungkas H Adam.