Ekonomi Nusantara yang Digagas Walhi Tak Terwujud di Era Jokowi, Ini Kata Ganjar

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai upaya mengembangkan ekonomi Nusantara yang diusung Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) Nasional bisa terwujud tergantung dengan niat dari pemerintah untuk merealisasikannya. Konsep ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo 9 tahun silam.

"Ya karena nggak terwujud (era Jokowi) makanya diundang lagi. Harapannya kan berharap pada pemimpin-pemimpin berikutnya yang memimpin. Kan tidak bisa kemudian Walhi menangani sendiri, nggak mungkin kan," kata Ganjar di Markas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Ganjar menilai kunci merealisasikan usulan Walhi dengan memanfaatkan potensi rempah sebagai ekonomi nasional, bisa terwujud tergantung komitmen dari pemerintah selaku pemegang regulasi.



"Ada kadang-kadang kelembagaan bagus, sistemnya bagus. Aktornya jelek bengkok. Belum kalau kemudian itu dititipi a, b, c, d, begitu kan ceritanya," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengakui acap kali pemimpin lupa dengan komitmennya ketika telah mendapatkan kekuasaan. Ketika telah berada dalam posisi nyaman, sehingga janjinya ada yang terlupakan bahkan tidak direalisasikan.

"Ada kok aktor yang bagus, sudah duduk kepleset juga dia kan, terlibat problem. Ada yang aktivis sama, dulu teriak KKN umpama gitu pas dia duduk di situ ko asik ya, enak juga ya. Nah jadi kenapa tidak jalan, tidak akan ada yang jalan 100% seperti mimpi kita. Tapi jangan terlalu jauh," katanya.

"Mesti ada improvement yang makin bagus untuk bisa memperbaiki situasi di mana hari ini saya datang (ke Walhi) kita ngobrol kita diskusi dengan harapan," katanya.

Ganjar menanggapi masukan Walhi yang sudah disampaikan ke Presiden Jokowi 9 tahun lalu perihal kritik terhadap ekonomi ekstraktif seperti tambang dan sawit yang memberikan dampak lingkungan sangat besar.



"Jadi kenapa kemarin nggak jalan karena macem-macem, umpama tadi kalau kita bicara salah satunya tambang itu, ceritanya jadi satu aja government (pemerintah)-nya tidak berjalan dengan baik, apa? pake ESG (Environmental, Social, and Governance)," ujarnya.

"ESG ada ilmunya kok, ESG aja dipakai sebenarnya untuk ukuran-ukuran, selebihnya apa? dikontrol, kalau itu nggak berjalan ya jelek," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi menyatakan, Presiden Jokowi gagal dalam menjalankan ekonomi Nusantara. Sebab, masukan keberlanjutan lingkungan yang disampaikan 9 tahun lalu tidak berjalan.

"Kami menerima Pak Ganjar karena dulu juga 9 tahun yang lalu Jokowi ketika mencalon presiden juga datang kemari. Kalau kita masih membicarakan masalah lingkungan masalah sumber daya alam saat ini artinya Jokowi 9 tahun ini gagal menyelamatkan lingkungan di Indonesia," katanya.

Zenzi menilai Presiden Jokowi telah gagal dalam merumuskan pembangunan ekonomi yang dapat melindungi lingkungan di Indonesia. Dia berharap siapa pun presidennya bisa dilaksanakan.

"Tadi kami sampaikan juga bahwasanya kita berharap siapa pun jadi presiden di masa depan di Indonesia untuk merumuskan pembangunan, kebijakan, itu harus berdasarkan apa yang diinginkan oleh rakyat," ujarnya.

"Pembangunan ekonomi Indonesia berwatakkan ekonomi ekstraktif, yang pertumbuhannya horizontal, sebagian besarnya tambang, sawit, dan akasia. Kami menawarkan satu gagasan ekonomi nusantara," sambungnya.

Padahal potensi rempah yang digagas dalam konsep ekonomi nusantara bisa mengangkat perekonomian kerakyatan. Dengan tetap melindungi hak rakyat, persoalan lingkungan yang semakin tumbuh.

"Jadi Indonesia ini adalah negara yang tiap 40 tahun populasinya akan bertambah 2 kali lipat, sedangkan tanah kita tidak bertambah. Sehingga jalan keluarnya adalah ekonomi vertikal, ekonomi nusantara ini," katanya.