Habibie Demokrasi Forum: Pemilu 2024 Harus Berjalan Tanpa Intervensi dan Intimidasi

JAKARTA - Habibie Demokrasi Forum (HDF) ikut menyampaikan suara merespons kondisi politik dalam negeri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Suara dari Habibie Demokrasi Forum yang diwakili oleh Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie menegaskan agar memperkuat demokrasi melalui peran masyarakat sipil dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Melalui penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerja sama dan kolaborasi antarmasyarakat sipil dalam penyampaian berbagai aspirasi serta penghargaan terhadap keberagaman Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2024).

Selain itu, Habibie Demokrasi Forum meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan secara bebas dan adil, tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak mana pun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.



Lebih lanjut, Habibie Demokrasi Forum juga mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pengawalan dan penguatan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin/legislator perempuan, dan memberi akses dan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik.

“Meningkatkan literasi media dan edukasi politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan mendorong critical thinking sebagai upaya merawat dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Selanjutnya, Habibie Demokrasi Forum juga ingin agar diupayakan untuk meminimalkan ancaman polarisasi dalam masyarakat, politik identitas, politik dinasti, manipulasi hukum, dan dominasi oligarki serta memastikan netralitas aparat negara terutama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Memaksimalkan peran Bawaslu, KPU, dan KPI dalam pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan terkait Pemilu 2024 dan melibatkan kepolisian dan pemda untuk mensosialisasikan peliputan media secara adil dan berimbang,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong agar masyarakat bisa memilih pemimpin negara yang berintegritas, yang merawat nilai-nilai demokrasi dan memberi keteladanan dalam proses transformasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

“Terutama dalam proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan kebebasan pers dan masyarakat sipil, pembangunan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, penguatan institusi dan kelembagaan yang menjadi pilar demokrasi,” pungkasnya.