UKI Bersikap: Hukum Tak Boleh Dilanggar, Etika Harus Ditaati Semua Pihak
loading...
Giliran Universitas Kristen Indonesia (UKI) bersikap. Foto/Instagram UKI
A
A
A
JAKARTA - Giliran Universitas Kristen Indonesia ( UKI ) bersikap. Salah satu kampus tertua di Indonesia yang kerap digelari sebagai Kampus Perjuangan ini memberikan pernyataan sikap tegas terkait situasi politik Tanah Air.
Pembacaan sikap bersama sivitas akademika kampus yang melahirkan banyak tokoh pergerakan reformasi 98 ini dipimpin langsung oleh Rektor UKI Dhaniswara K Harjono. Dia didampingi Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, dan sejumlah Guru Besar dalam konferensi pers di Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2024).
Dhaniswara mengungkapkan bahwa pihaknya memandang perlu menyatakan sikap karena melihat situasi politik di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa. Berikut pernyataan sikap Sivitas Akademika UKI:
1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam pemilihan umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Mengimbau pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu;
3. Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang langsung umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pascapelaksanaan pemungutan suara.
Dhaniswara menegaskan bahwa posisi UKI independen. Dia menuturkan, tidak ada tekanan atau dorongan dari siapa pun juga dalam mengeluarkan pernyataan sikap tersebut.
Ditanya soal etika berpolitik, dia menjelaskan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. “Namun, di atas hukum ada etika yang juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Termasuk dalam berpolitik ada etika yang harus ditaati oleh semua pihak,” kata Prof Dhaniswara.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UKI Hendri Jayadi menuturkan, hukum tidak boleh dilanggar dan supremasi hukum harus ditegakkan. Dia mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu ada dasar hukumnya.
“Jadi, kalau ada pelanggaran dan terbukti ya harus diberi sanksi tegas. Jangan justru dicap ada politisasi dan sebagainya. Karena itu, penyelesaian perkara pemilu harus transparan dan terbuka ke publik sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pikiran-pikiran negatif,” tuturnya.
Sivitas Akademik UKI berharap Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan melahirkan pemimpin bangsa yang bisa membawa negara ini jauh lebih baik lagi, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pembacaan sikap bersama sivitas akademika kampus yang melahirkan banyak tokoh pergerakan reformasi 98 ini dipimpin langsung oleh Rektor UKI Dhaniswara K Harjono. Dia didampingi Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, dan sejumlah Guru Besar dalam konferensi pers di Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (6/2/2024).
Dhaniswara mengungkapkan bahwa pihaknya memandang perlu menyatakan sikap karena melihat situasi politik di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa. Berikut pernyataan sikap Sivitas Akademika UKI:
1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam pemilihan umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Mengimbau pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu;
3. Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang langsung umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pascapelaksanaan pemungutan suara.
Dhaniswara menegaskan bahwa posisi UKI independen. Dia menuturkan, tidak ada tekanan atau dorongan dari siapa pun juga dalam mengeluarkan pernyataan sikap tersebut.
Ditanya soal etika berpolitik, dia menjelaskan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. “Namun, di atas hukum ada etika yang juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Termasuk dalam berpolitik ada etika yang harus ditaati oleh semua pihak,” kata Prof Dhaniswara.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UKI Hendri Jayadi menuturkan, hukum tidak boleh dilanggar dan supremasi hukum harus ditegakkan. Dia mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu ada dasar hukumnya.
“Jadi, kalau ada pelanggaran dan terbukti ya harus diberi sanksi tegas. Jangan justru dicap ada politisasi dan sebagainya. Karena itu, penyelesaian perkara pemilu harus transparan dan terbuka ke publik sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pikiran-pikiran negatif,” tuturnya.
Sivitas Akademik UKI berharap Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan melahirkan pemimpin bangsa yang bisa membawa negara ini jauh lebih baik lagi, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.
(rca)
Lihat Juga :
