Seruan UPN Veteran Jakarta untuk Selamatkan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sivitas Akademika bersama segenap alumni Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jakarta ikut serta memberi pernyataan sikap serupa kampus-kampus lainnya. Dalam sikapnya, UPNVJ menyerukan seluruh masyarakat, ikut menyelamatkan demokrasi dan Pemilu berintegritas.
Dosen Ilmu Politik FISIP UPNVJ, Sri Lestari Wahyuningroem menyampaikan, seruan ini ditujukan kepada seluruh penyelenggara negara dan berbagai komponen bangsa untuk menjunjung tinggi integritas, etika bernegara, dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara.
Menurutnya, prinsip ini harus dikedepankan karena ini merupakan cerminan dari kecintaan UPNVJ pada bangsa dan negara dengan senantiasa menjunjung Pancasila dan UUD 1945.
"Kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum yang terjadi saat ini merupakan keprihatinan bagi kami, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara yang kami percayai," kata Sri saat memberikan pernyataan sikap di depan Gedung rektorat UPNVJ, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).
"Bagi kami, menjaga demokrasi adalah manifestasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara untuk senantiasa membela negara," tambahnya.
Mewakili UPNVJ, dia memanggil seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas untuk ikut berupaya menegakkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud sikap bela negara.
Dalam seruannya, ada sejumlah poin yang disampaikan;
1. Menuntut Penyelenggara Negara dan seluruh komponen bangsa untuk secara konsisten menjalankan amanat TAP Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
2. Mendukung segala upaya dari berbagai komponen bangsa untuk tegaknya hukum yang adil dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.
3. Mendukung perjuangan masyarakat untuk menjaga sendi-sendi demokrasi yang selalu diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
4. Mendukung terjaminnya kebebasan berpendapat serta menolak berbagai upaya-upaya pembatasan terhadap suara-suara mereka yang berbeda dan kritis.
"Demikian pernyataan ini disampaikan secara terbuka sebagai peringatan atas kondisi Indonesia yang kian mengalami regresi demokrasi," ujarnya.
Dosen Ilmu Politik FISIP UPNVJ, Sri Lestari Wahyuningroem menyampaikan, seruan ini ditujukan kepada seluruh penyelenggara negara dan berbagai komponen bangsa untuk menjunjung tinggi integritas, etika bernegara, dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara.
Menurutnya, prinsip ini harus dikedepankan karena ini merupakan cerminan dari kecintaan UPNVJ pada bangsa dan negara dengan senantiasa menjunjung Pancasila dan UUD 1945.
"Kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum yang terjadi saat ini merupakan keprihatinan bagi kami, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara yang kami percayai," kata Sri saat memberikan pernyataan sikap di depan Gedung rektorat UPNVJ, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).
"Bagi kami, menjaga demokrasi adalah manifestasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara untuk senantiasa membela negara," tambahnya.
Mewakili UPNVJ, dia memanggil seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas untuk ikut berupaya menegakkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud sikap bela negara.
Dalam seruannya, ada sejumlah poin yang disampaikan;
1. Menuntut Penyelenggara Negara dan seluruh komponen bangsa untuk secara konsisten menjalankan amanat TAP Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
2. Mendukung segala upaya dari berbagai komponen bangsa untuk tegaknya hukum yang adil dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.
3. Mendukung perjuangan masyarakat untuk menjaga sendi-sendi demokrasi yang selalu diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.
4. Mendukung terjaminnya kebebasan berpendapat serta menolak berbagai upaya-upaya pembatasan terhadap suara-suara mereka yang berbeda dan kritis.
"Demikian pernyataan ini disampaikan secara terbuka sebagai peringatan atas kondisi Indonesia yang kian mengalami regresi demokrasi," ujarnya.
(maf)