Alumni UIN Syarif Hidayatullah Ingatkan Presiden Jokowi Jaga Demokrasi
Selasa, 06 Februari 2024 - 12:26 WIB
loading...
Sejumlah alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah menyatakan kegelisahan atas kondisi demokrasi terkini dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah menyatakan kegelisahan atas kondisi demokrasi terkini dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka mengingatkan agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk bisa menjaga demokrasi dan memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan secara adil.
Salah sati alumni UIN Syarif Hidayatullah, Saidiman Ahmad mengingatkan, ada dua Presiden Republik Indonesia (RI) yang sangat populer dan jatuh pada akhir masa jabatannya. Pertama, kata Saidiman, Soekarno.
"Dia adalah proklamator sangat populer, dicintai hampir seluruh rakyat RI, tetapi karena perbuatannya yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, membubarkan partai, dan berlaku diskriminatif, diktator, membubarkan parlemen, walaupun dia populer dia diturunkam oleh rakyat Indonesia dari posisinya sebagai presiden," kata Saidiman di Taman Landmark UIN, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).
Kedua, kata Saidiman, Presiden ke-2 RI Soeharto. Soeharto datang tepat waktu ketika ekonomi Indonesia hancur. Apalagi, Soeharto membawa konsep pembangunan ekonomi yang banyak diapresiasi masyarakat. Rakyat, kata Saidiman, merasakan pembangunan di era Soeharto. Namun, di akhir masa tuanya Soeharto diturunkan oleh rakyat.
Baca Juga: Kawal Pemilu 2024, UIN Jakarta Keluarkan 6 Pernyataan Sikap
Saidiman kemudian menegaskan pernyataannya. "Presiden sepopuler apa pun, sebesar apa pun cinta rakyat kepadanya, sebesar apa pun prestasinya, tetapi kalau dia macam-macam dengan demokrasi, macam-macam dengan kebebasan dengan bangsa Indonesia ingin menjadikan kekuasaan itu hanya milik dia dan keluarganya, maka yakin dia akan jatuh, ia akan jatuh teman-teman," tegasnya.
Lebih lanjut, Saidiman membeberkan tingkat approval rating Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terbilang tinggi. Dari data survei terakhir, kata Saidiman, tingkat approval rating Jokowi mencapai 83%.
"Tetapi yakin, rakyat tidak sebodoh itu. Hanya karena dia mengapresiasi pembangunan, bukan berarti Presiden Jokowi bisa berbuat seenaknya. Bukan berarti dia bisa memperpanjang masa jabatan, menambah tiga periode, atau menjadikan keturunannya selalu berada di dalam kekuasaan," kata Saidiman.
Salah sati alumni UIN Syarif Hidayatullah, Saidiman Ahmad mengingatkan, ada dua Presiden Republik Indonesia (RI) yang sangat populer dan jatuh pada akhir masa jabatannya. Pertama, kata Saidiman, Soekarno.
"Dia adalah proklamator sangat populer, dicintai hampir seluruh rakyat RI, tetapi karena perbuatannya yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, membubarkan partai, dan berlaku diskriminatif, diktator, membubarkan parlemen, walaupun dia populer dia diturunkam oleh rakyat Indonesia dari posisinya sebagai presiden," kata Saidiman di Taman Landmark UIN, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).
Kedua, kata Saidiman, Presiden ke-2 RI Soeharto. Soeharto datang tepat waktu ketika ekonomi Indonesia hancur. Apalagi, Soeharto membawa konsep pembangunan ekonomi yang banyak diapresiasi masyarakat. Rakyat, kata Saidiman, merasakan pembangunan di era Soeharto. Namun, di akhir masa tuanya Soeharto diturunkan oleh rakyat.
Baca Juga: Kawal Pemilu 2024, UIN Jakarta Keluarkan 6 Pernyataan Sikap
Saidiman kemudian menegaskan pernyataannya. "Presiden sepopuler apa pun, sebesar apa pun cinta rakyat kepadanya, sebesar apa pun prestasinya, tetapi kalau dia macam-macam dengan demokrasi, macam-macam dengan kebebasan dengan bangsa Indonesia ingin menjadikan kekuasaan itu hanya milik dia dan keluarganya, maka yakin dia akan jatuh, ia akan jatuh teman-teman," tegasnya.
Lebih lanjut, Saidiman membeberkan tingkat approval rating Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terbilang tinggi. Dari data survei terakhir, kata Saidiman, tingkat approval rating Jokowi mencapai 83%.
"Tetapi yakin, rakyat tidak sebodoh itu. Hanya karena dia mengapresiasi pembangunan, bukan berarti Presiden Jokowi bisa berbuat seenaknya. Bukan berarti dia bisa memperpanjang masa jabatan, menambah tiga periode, atau menjadikan keturunannya selalu berada di dalam kekuasaan," kata Saidiman.
(zik)
Lihat Juga :
