Kritik Pembagian Bansos di Depan Istana, TPN Ganjar-Mahfud: Merusak Birokrasi
Senin, 05 Februari 2024 - 16:34 WIB
loading...
Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud, Choirul Anam menilai pembagian bansos yang dilakukan di depan Istana Negara merusak birokrasi. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Choirul Anam menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan di depan Istana Negara. Tindakan tersebut dinilai merusak birokrasi.
Anam menilai bansos yang seharusnya diberikan karena memang ada yang membutuhkan, tetapi dibagikan dengan cara menggunakan kekuasaan yang sombong.
“Dibagi-bagi dengan infrastruktur birokrasi yang ada, eh dibagi bagi dengan cara yang menggunakan kekuasaan yang pongah,” kata Anam di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Anam menilai, pembagian bansos tersebut dibagikan ke desa-desa hingga di depan Istana dengan menggunakan kesewenang-wenangan yang tidak karuan.
Baca juga: Soal Putusan DKPP, Ganjar: Tidak Boleh Ada yang Mengangkangi Demokrasi
“Jadi kekuasaan yang pongah ini sampai masuk ke desa-desa, bahkan dari desa reborn kembali ke depan istana, jadi ngga cukup bansos itu didistribusikan dengan cara yang ngga baik begitu, menggunakan kesewenang-wenangan yang enggak karu-karuan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai, langkah yang dilakukan dalam pembagian bansos itu menunjukan adanya kekuasaan yang sombong dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik hingga merusak birokrasi.
Anam menilai bansos yang seharusnya diberikan karena memang ada yang membutuhkan, tetapi dibagikan dengan cara menggunakan kekuasaan yang sombong.
“Dibagi-bagi dengan infrastruktur birokrasi yang ada, eh dibagi bagi dengan cara yang menggunakan kekuasaan yang pongah,” kata Anam di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Anam menilai, pembagian bansos tersebut dibagikan ke desa-desa hingga di depan Istana dengan menggunakan kesewenang-wenangan yang tidak karuan.
Baca juga: Soal Putusan DKPP, Ganjar: Tidak Boleh Ada yang Mengangkangi Demokrasi
“Jadi kekuasaan yang pongah ini sampai masuk ke desa-desa, bahkan dari desa reborn kembali ke depan istana, jadi ngga cukup bansos itu didistribusikan dengan cara yang ngga baik begitu, menggunakan kesewenang-wenangan yang enggak karu-karuan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai, langkah yang dilakukan dalam pembagian bansos itu menunjukan adanya kekuasaan yang sombong dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik hingga merusak birokrasi.
Lihat Juga :
