Pemilu 2024, UIN Jakarta Desak Presiden dan Aparat Negara Netral
Senin, 05 Februari 2024 - 13:12 WIB
loading...
A
A
A
"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi pason tertentu," tegasnya.
Kemudian, para alumni dan sivitas akademika UIN juga mendesak penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mujani meminta, para penyelenggara Pemilu bisa memegang teguh prinsip independen, transparan, adil, dan jujur.
"Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," ujarnya.
Mujani berkata, pihaknya juga mendesak Jokowi untuk profesional dalam mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Desakan itu didasarkan lantaran kegiatan kabinet belakangan ini menonjolkan kecenderungan memihak salah satu kubu.
"Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 ini," terang Mujani.
Kemudian, para alumni dan sivitas akademika UIN juga mendesak penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mujani meminta, para penyelenggara Pemilu bisa memegang teguh prinsip independen, transparan, adil, dan jujur.
"Menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak, mengutamakan kepentingan politik orang perorang, kelompok, partai dan sebagainya, serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," ujarnya.
Mujani berkata, pihaknya juga mendesak Jokowi untuk profesional dalam mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Desakan itu didasarkan lantaran kegiatan kabinet belakangan ini menonjolkan kecenderungan memihak salah satu kubu.
"Jika situasinya terus seperti ini dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional. Padahal, berulangkali Presiden mengingatkan agar kita semua bergembira dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 ini," terang Mujani.
Lihat Juga :
