Elite Abaikan Etika Bernegara, Alumni Unej Desak Pertobatan Moral
loading...
Alumni Universitas Jember (Unej) mendesak penyelenggara negara melakukan pertaubatan moral di tahun politik ini. Para pejabat diharap kembali menghayati dan memanifestasikan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila. FOTO ILUSTRASI/DOK.UNEJ
A
A
A
JAKARTA - Puluhan Alumni Universitas Jember (Unej) menyampaikan keprihatinan atas kondisi Indonesia saat ini. Sebab, banyak pejabat melupakan etika bernegara.
"Kondisi bangsa kita saat ini sedang pada momen memprihatinkan. Para elite politik tak mengindahkan etika bernegara," kata Koordinator Acara Forum Alumni Unej untuk Perubahan, Bambang Asrini dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).
Forum Alumi Unej untuk Perubahan yang dihadiri sekitar 50 orang mendesak penyelenggara negara melakukan pertaubatan moral di tahun politik ini. Para pejabat diharap kembali menghayati dan memanifestasikan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila.
"Dengan mengandalkan hati nurani dan kewarasan berpikir dan bersikap, kami menyerukan sebuah gerakan pemurnian nasional sekaligus pertobatan penyelenggara negara," kata Bambang.
Menurutnya, salah satu contoh pejabat tidak beretika negara yakni mendukung salah satu calon pasangan tertentu. Keberpihakan itu dinilai awal mula pelanggaran konstitusi yang serius.
Dalam kesempatan itu, diplomat Arifi Saiman menyebut sudah banyak pihak yang menyoroti pelanggaran moral pejabat ini. Salah satunya yakni mantan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Sudirman Said mengingatkan agar para pemimpin memahami batas-batas kekuasaan sehingga tidak terperangkap pada tiga jebakan, yaitu jebakan popularitas yang membuat lupa diri, jebakan korupsi karena kebutuhan membiayai ongkos politik, serta jebakan penyalahgunaan kekuasaan," kata Arifi.
Sementara, Dosen Universitas Indonesia (UI) Satrio Budi Adi menyoroti adanya fenomena diskriminasi berpendapat saat pemilu. Padahal, berekspresi merupakan hak semua pihak. Pejabat diminta tidak antikritik.
"Perbedaan pendapat merupakan tanda adanya ide atau gagasan yang sedang bergulir dan karena itu, kekuasaan semestinya tidak anti kritik," katanya.
Sudirman Said yang hadir dalam acara tersebut menganggap acara tersebut merupakan gairah baru dalam kehidupan bangsa. "Para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, mulai dari UGM, UI, Unpad, Unej dan lain-lain menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan yang dianggap tidak wajar," katanya.
Dorongan tersebut dinilai penting untuk mengingatkan pejabat dan penyelenggara negara agar tidak semaunya dalam bekerja. "Keberanian itu menyelamatkan bangsa kita dan menjadi energi segar bagi kekuatan moral yang mendambakan perubahan menuju situasi yang lebih baik," kata Sudirman Said.
"Kondisi bangsa kita saat ini sedang pada momen memprihatinkan. Para elite politik tak mengindahkan etika bernegara," kata Koordinator Acara Forum Alumni Unej untuk Perubahan, Bambang Asrini dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2/2024).
Forum Alumi Unej untuk Perubahan yang dihadiri sekitar 50 orang mendesak penyelenggara negara melakukan pertaubatan moral di tahun politik ini. Para pejabat diharap kembali menghayati dan memanifestasikan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila.
"Dengan mengandalkan hati nurani dan kewarasan berpikir dan bersikap, kami menyerukan sebuah gerakan pemurnian nasional sekaligus pertobatan penyelenggara negara," kata Bambang.
Menurutnya, salah satu contoh pejabat tidak beretika negara yakni mendukung salah satu calon pasangan tertentu. Keberpihakan itu dinilai awal mula pelanggaran konstitusi yang serius.
Dalam kesempatan itu, diplomat Arifi Saiman menyebut sudah banyak pihak yang menyoroti pelanggaran moral pejabat ini. Salah satunya yakni mantan Menteri ESDM Sudirman Said.
"Sudirman Said mengingatkan agar para pemimpin memahami batas-batas kekuasaan sehingga tidak terperangkap pada tiga jebakan, yaitu jebakan popularitas yang membuat lupa diri, jebakan korupsi karena kebutuhan membiayai ongkos politik, serta jebakan penyalahgunaan kekuasaan," kata Arifi.
Sementara, Dosen Universitas Indonesia (UI) Satrio Budi Adi menyoroti adanya fenomena diskriminasi berpendapat saat pemilu. Padahal, berekspresi merupakan hak semua pihak. Pejabat diminta tidak antikritik.
"Perbedaan pendapat merupakan tanda adanya ide atau gagasan yang sedang bergulir dan karena itu, kekuasaan semestinya tidak anti kritik," katanya.
Sudirman Said yang hadir dalam acara tersebut menganggap acara tersebut merupakan gairah baru dalam kehidupan bangsa. "Para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, mulai dari UGM, UI, Unpad, Unej dan lain-lain menyatakan keprihatinan terhadap perkembangan yang dianggap tidak wajar," katanya.
Dorongan tersebut dinilai penting untuk mengingatkan pejabat dan penyelenggara negara agar tidak semaunya dalam bekerja. "Keberanian itu menyelamatkan bangsa kita dan menjadi energi segar bagi kekuatan moral yang mendambakan perubahan menuju situasi yang lebih baik," kata Sudirman Said.
(abd)
Lihat Juga :
