Ganjar: Ada Ancaman Baru Era Demokrasi saat Beda Pendapat dan Pilihan
Minggu, 04 Februari 2024 - 08:06 WIB
loading...
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuturkan ada model ancaman baru di era Reformasi yang berbeda dengan Orde Baru. Foto: Dok MPI
A
A
A
PONTIANAK - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuturkan ada model ancaman baru di era Reformasi yang berbeda dengan Orde Baru. Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara.
Tapi, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat atau mendukung capres cawapres yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya.
Baca juga: Ganjar Siap Hadapi Debat Capres 2024 Hari Ini, TPN: Insya Allah Kuasai Panggung Debat
"Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversive. Kamu melawan negara, kamu melawan pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam. Kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada nggak ada," ujar Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024).
Dia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah hingga kepala desa diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Mereka kemudian melaporkan ke dirinya sehingga dia meminta aparat penegak hukum semuanya di Indonesia untuk bersikap netral.
Kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan statement presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon sesuai hak politik perorangan. Tapi, sayangnya pada perjalanannya justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul.
"Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral. Gubernur, bupati harus netral itu perintah presiden. Hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statement itu!" tegas Ganjar.
Tapi, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat atau mendukung capres cawapres yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya.
Baca juga: Ganjar Siap Hadapi Debat Capres 2024 Hari Ini, TPN: Insya Allah Kuasai Panggung Debat
"Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversive. Kamu melawan negara, kamu melawan pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam. Kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada nggak ada," ujar Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024).
Dia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah hingga kepala desa diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Mereka kemudian melaporkan ke dirinya sehingga dia meminta aparat penegak hukum semuanya di Indonesia untuk bersikap netral.
Kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan statement presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon sesuai hak politik perorangan. Tapi, sayangnya pada perjalanannya justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul.
"Makanya dulu diperintahkan ASN, TNI, Polri harus netral. Gubernur, bupati harus netral itu perintah presiden. Hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statement itu!" tegas Ganjar.
(jon)
Lihat Juga :
