Mahfud MD Luruskan Hoax Warga Aceh Tidak Tahu Terima Kasih terkait Pengungsi Rohingya

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meluruskan informasi hoax (berita bohong) yang menyebut seolah-olah dirinya mencap warga Aceh tidak tahu berterima kasih terkait pengungsi Rohingya. Klarifikasi itu disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh, Rabu (31/1/2024) malam.

Awalnya seorang mahasiswi bernama Rika Yusrina bertanya dua hal kepada Mahfud MD. Pertama terkait Harun Masiku yang masing buron hingga saat ini. Kedua, soal statement Mahfud mengenai penolakan warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Menurut Rika, Mahfud pernah menyatakan bahwa warga Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat diterjang tsunami, rakyat Aceh ditolong oleh seluruh dunia.

"Kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh, karena takut terjadi seperti di Israel, tuan rumah diusir oleh pendatang. Karena itu orang Aceh memikirkan tentang hak asasi manusia (HAM). Bagaimana tidak dibantu, karena kedatangan mereka sudah diterima sejak 2015," tanya Rika.



Mahfud MD kemudian menjawab dengan lugas perihal pertanyaan tersebut. "Saya tabrak balik ya, pertama saya tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih, tidak ada (berbicara) itu. Ndak ada," kata Mahfud MD.

"Saya katakan ketika Aceh dilanda tsunami, seluruh dunia ikut membantu kita, kenapa sekarang ada orang mengungsi tidak kita bantu. Sebentar, tidak ada kata tidak tahu berterima kasih, itu hoax luar biasa," katanya.

Perihal kasus Rohingya, Mahfud MD menjelaskan pada 2015 masyarakat Aceh dan seluruh umat muslim Indonesia minta Rohingya ditolong karena terkait isu pengusiran agama. Dulu ditampung di Aceh karena dulu daerah ini yang setuju menjadi tempat pengungsian sementara.

"Tetapi ternyata setiap bulan, setiap tahun berkembang menjadi tempat perdagangan orang, maka kita sudah menolak ke dunia internasional, tapi yang sudah masuk kan tidak boleh dibuang, kita negara yang punya rasa kemanusiaan," kata Mahfud MD.



Karena itu, Mahfud melihat rakyat Aceh harus tahu bahwa pengungsi Rohingya di sini itu hanya sementara untuk dipulangkan ke daerah lain yang sudah menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pengungsi.

"Dan saudara yang di sini bukan makan hak saudara, itu dibiayai PBB, orang Rohingya yang di situ dibiayai PBB bukan oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh APBN atau APBD," paparnya.

"Jadi kita hanya menampung, kita sedang melakukan lobi untuk mencari tempat. Karena begini ada hukum internasional pada tahun 1951 ada konvensi tentang perlindungan pengungsi. Nah Indonesia tidak ikut menandatangani, sehingga sebenarnya bisa saja Indonesia mengusir karena tidak menandatangani konvensi tersebut," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Namun Mahfud MD menjelaskan Indonesia punya politik kemanusiaan. "Bagaimana orang sudah sampai di sini mau dibuang ke laut tidak boleh, tetapi kita lokalisir dulu masalahnya, tempatnya, kemudian nanti kita kembalikan," ucap Mahfud MD.

Perihal Harun Masiku, Mahfud MD menjelaskan Harun Masiku sedang dicari KPK. KPK adalah institusi sendiri di luar eksekutif.

"KPK itu bukan lembaga eksekutif atau yudikatif, tapi lembaga penegak hukum pidana yang ada di rumpun eksekutif tapi bukan bawahan pemerintah. Dia independen, dia dicari. Kenapa yang ditanya hanya Harun Masiku, kan yang sedang lari dan dicari 15 orang. Saya minta cari KPK, termasuk Harun Masiku," ucap Mahfud MD.

"Jadi kalau Anda tanya ke saya di mana Harun Masiku? jangankan saya, kamu pun tidak tahu, ini ndak ada yang tahu, kalau ada yang tahu kasih tahu saya besok biar langsung ditangkap," kata cawapres pendamping caprees Ganjar Pranowo tersebut.