Kemenpan RB Dorong Transformasi Digital dalam Sistem Pemerintah
Rabu, 12 Agustus 2020 - 14:18 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, Kemenpan-RB telah mengeluarkan Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Berikutnya, ada juga pedoman lainnya yang menyusul diterbitkan yaitu Pedoman Manajemen Data dan Pedoman Manajemen Layanan, Audit, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). "Dalam waktu dekat, semua pedoman ini akan dikeluarkan. Paling lambat pada Desember 2020," katanya. (Baca juga: Sederhanakan Birokrasi, 13 Lembaga Negara Bakal Dilebur Lagi Akhir Agustus )
Upaya strategi selanjutnya yang akan dilakukan yaitu transformasi bisnis pemerintahan. Menurut dia, tanpa perubahan digitalisasi, maka transformasi bisnis dalam pemerintahan tidak bisa dilakukan. Demikian juga pihaknya akan meningkatkan kualitas layanan SPBE yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan integrasi layanan di pusat maupun daerah.
"Makanya melalui reformasi birokrasi yang kita juga lakukan dalam beberapa bulan ini, kita ingin birokrasi pemerintah menjadi World Class Bureaucracy pada 2024 dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif, efisien," ujarnya.
Adapun upaya percepatan yang harus dilakukan yaitu memperluas akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Selain itu, menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.
Berikutnya yaitu mempercepat integrasi pusat data nasional dan menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Langkah lainnya, kata Rini, secepatnya menyiapkan yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan.
Upaya strategi selanjutnya yang akan dilakukan yaitu transformasi bisnis pemerintahan. Menurut dia, tanpa perubahan digitalisasi, maka transformasi bisnis dalam pemerintahan tidak bisa dilakukan. Demikian juga pihaknya akan meningkatkan kualitas layanan SPBE yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan integrasi layanan di pusat maupun daerah.
"Makanya melalui reformasi birokrasi yang kita juga lakukan dalam beberapa bulan ini, kita ingin birokrasi pemerintah menjadi World Class Bureaucracy pada 2024 dengan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang efektif, efisien," ujarnya.
Adapun upaya percepatan yang harus dilakukan yaitu memperluas akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Selain itu, menyiapkan roadmap transformasi digital di sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.
Berikutnya yaitu mempercepat integrasi pusat data nasional dan menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Langkah lainnya, kata Rini, secepatnya menyiapkan yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan.
(abd)
Lihat Juga :