Pengelolaan Blok Masela Harus Berefek Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat
Rabu, 12 Agustus 2020 - 09:25 WIB
loading...
webinar yang mengangkat tema Shell Hengkang, Mau Kemana Pengelolaan Blok Masela? yang digelar Universitas Pattimura Ambon bersama Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2020. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengelolaan Blok Masela di Provinsi Maluku untuk eksplorasi migas dinilai harus memiliki efek nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Harapan itu terungkap dalam webinar yang mengangkat tema ”Shell Hengkang, Mau Kemana Pengelolaan Blok Masela?” yang digelar Universitas Pattimura Ambon bersama Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Rektor Universitas Pattimura, Prof Marthinus Johanes Saptenno mengatakan, kilang darat Blok Masela baru sebatas keputusan politik. Butuh payung hukum yang menjadi dasar yang kuat. Misalnya berupa peraturan presiden atau keputusan presiden.
Dia berharap semua pihak bersama-sama memberikan perhatian sehingga bisa memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku dapat berjalan baik. “Bagaimanapun kesejahteraan rakyat yang paling penting,” ujarnya.
Webinar yang dipandu wartawan sekaligus aktivis, Web Warouw ini juga menghadirkan Direktur Acrhipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina, Direktur Utama beberapa perusahaan tambang di Inggris, Australia dan Kanada yang aktif di Pasar Bursa International Jeffrey Malaiholo, Mantan CEO LNG PT Badak/CEO & Founder PT Rinder Energia Yoga Pratomo Suprapto, Praktisi Migas/Mantan Deputi SKK Migas Haposan Napitupulu, Pengamat Migas/Mantan Corporate & Strategic Communication Specialist di PT Pertamina Ridwan Nyak Baik, dan Sosiolog Universitas Pattimura Ambon Paulus Koritelu.
Direktur Acrhipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan industri di Maluku sehingga gas dapat dikelola menjadi aneka produk yang nantinya akan dibawa keluar Maluku.
"Jangan sampai kita terbalik, gas dari Maluku dikirim ke luar negeri, kemudian rakyat membeli kembali produk itu. Kalau seperti ini, kita sedang mensejahterakan negara lain, menghidupkan ekonomi dan industri negara lain, dan di saat yang bersamaan kita kelimpungan untuk membuka lapangan kerja, mengembangkan industri dan sebagainya,” tutur Engelina dalam webinar yang diikuti sekitar 300 peserta dari dalam dan luar negeri ini.
Dia berharap siapa pun yang mengelola Blok Masela harus memastikan hak rakyat Maluku sebagai petuanan di Blok Masela.
“Harus memastikan gas di Blok Masela dikelola di Maluku dengan mengembangkan aneka industri yang memang membutuhkan gas Masela,” katanya.
(Baca juga: Godok RUU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Dukung DPR Bentuk Tim Bersama )
Harapan itu terungkap dalam webinar yang mengangkat tema ”Shell Hengkang, Mau Kemana Pengelolaan Blok Masela?” yang digelar Universitas Pattimura Ambon bersama Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Rektor Universitas Pattimura, Prof Marthinus Johanes Saptenno mengatakan, kilang darat Blok Masela baru sebatas keputusan politik. Butuh payung hukum yang menjadi dasar yang kuat. Misalnya berupa peraturan presiden atau keputusan presiden.
Dia berharap semua pihak bersama-sama memberikan perhatian sehingga bisa memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku dapat berjalan baik. “Bagaimanapun kesejahteraan rakyat yang paling penting,” ujarnya.
Webinar yang dipandu wartawan sekaligus aktivis, Web Warouw ini juga menghadirkan Direktur Acrhipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina, Direktur Utama beberapa perusahaan tambang di Inggris, Australia dan Kanada yang aktif di Pasar Bursa International Jeffrey Malaiholo, Mantan CEO LNG PT Badak/CEO & Founder PT Rinder Energia Yoga Pratomo Suprapto, Praktisi Migas/Mantan Deputi SKK Migas Haposan Napitupulu, Pengamat Migas/Mantan Corporate & Strategic Communication Specialist di PT Pertamina Ridwan Nyak Baik, dan Sosiolog Universitas Pattimura Ambon Paulus Koritelu.
Direktur Acrhipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan industri di Maluku sehingga gas dapat dikelola menjadi aneka produk yang nantinya akan dibawa keluar Maluku.
"Jangan sampai kita terbalik, gas dari Maluku dikirim ke luar negeri, kemudian rakyat membeli kembali produk itu. Kalau seperti ini, kita sedang mensejahterakan negara lain, menghidupkan ekonomi dan industri negara lain, dan di saat yang bersamaan kita kelimpungan untuk membuka lapangan kerja, mengembangkan industri dan sebagainya,” tutur Engelina dalam webinar yang diikuti sekitar 300 peserta dari dalam dan luar negeri ini.
Dia berharap siapa pun yang mengelola Blok Masela harus memastikan hak rakyat Maluku sebagai petuanan di Blok Masela.
“Harus memastikan gas di Blok Masela dikelola di Maluku dengan mengembangkan aneka industri yang memang membutuhkan gas Masela,” katanya.
(Baca juga: Godok RUU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Dukung DPR Bentuk Tim Bersama )
Lihat Juga :
