Mahfud MD Janji Perjuangkan Buruh Ibu-ibu di Perdesaan
Jum'at, 26 Januari 2024 - 16:17 WIB
loading...
Cawapres Mahfud MD dalam acara diskusi bertajuk Tabrak Prof yang berlangsung di Bento Kopi, Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024) malam. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
LAMPUNG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berjanji memperjuangkan kaum buruh. Bukan hanya buruh yang bekerja di perusahaan, tetapi juga di perdesaan, khususnya buruh ibu-ibu.
"Jadi bicara buruh, bukan hanya yang di kantor-kantor atau perusahaan resmi, di situ juga banyak masalah, tapi juga kaum buruh yang ibu-ibu di perdesaan," kata Mahfud MD di acara 'Tabrak Prof!' di Bento Kopi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.
Biasanya, buruh ibu-ibu yang di perdesaan, kata Mahfud, bekerja mati-matian tapi gajinya tidak jelas. Dia mencontohkan buruh ibu-ibu yang bekerja di sektor perkebunan.
"Karena gajinya kecil, kadang sehari hanya Rp30.000, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak," ujarnya.
Mahfud mengatakan buruh ibu-ibu ini terpaksa bekerja dan menerima pembayaran kecil tersebut disebabkan tidak adanya pekerjaan lain.
"Nah yang begini-begini juga nanti akan diatur, apalagi buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan resmi. Sudah menjadi program kami, Ganjar-Mahfud, sudah tercatat di 21 program yang kami akan lakukan," katanya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pernah menyampaikan akan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan atau PP Upah. Menurut kajian TPN, pengaturan pengupahan di PP tersebut kurang berpihak pada kaum buruh.
Baca juga: Mensesneg Pratikno Belum Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam
Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto mengatakan, PP Upah menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak. Apabila suatu peraturan merugikan banyak pihak, kata Heru, pasangan Ganjar-Mahfud tidak akan segan-segan mengkaji ulang dan memperbaikinya.
"Skema upah mestinya berfokus pada realita kebutuhan pekerja. Pekerja harus diakomodasi dengan upah mencukupi sehingga bisa menjalani kehidupan yang layak, bukan sebatas untuk bertahan hidup dan memberikan peluang buruh untuk meningkatkan kualitas hidupnya," ujar Heru.
Heru menjelaskan, PP Upah hanya memungkinkan upah buruh naik kurang dari 9%. Saat Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), hanya Ganjar satu-satunya gubernur yang menolak PP Upah.
Menurut Heru, Ganjar beranggapan PP Upah tidak adil. Kendati demikian, Ganjar-Mahfud tidak mengesampingkan pandangan pengusaha. Dengan begini, maka kesejahteraan pekerja terjamin dengan upah yang mencukupi.
"Jadi bicara buruh, bukan hanya yang di kantor-kantor atau perusahaan resmi, di situ juga banyak masalah, tapi juga kaum buruh yang ibu-ibu di perdesaan," kata Mahfud MD di acara 'Tabrak Prof!' di Bento Kopi, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.
Biasanya, buruh ibu-ibu yang di perdesaan, kata Mahfud, bekerja mati-matian tapi gajinya tidak jelas. Dia mencontohkan buruh ibu-ibu yang bekerja di sektor perkebunan.
"Karena gajinya kecil, kadang sehari hanya Rp30.000, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak," ujarnya.
Mahfud mengatakan buruh ibu-ibu ini terpaksa bekerja dan menerima pembayaran kecil tersebut disebabkan tidak adanya pekerjaan lain.
"Nah yang begini-begini juga nanti akan diatur, apalagi buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan resmi. Sudah menjadi program kami, Ganjar-Mahfud, sudah tercatat di 21 program yang kami akan lakukan," katanya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pernah menyampaikan akan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan atau PP Upah. Menurut kajian TPN, pengaturan pengupahan di PP tersebut kurang berpihak pada kaum buruh.
Baca juga: Mensesneg Pratikno Belum Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam
Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto mengatakan, PP Upah menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak. Apabila suatu peraturan merugikan banyak pihak, kata Heru, pasangan Ganjar-Mahfud tidak akan segan-segan mengkaji ulang dan memperbaikinya.
"Skema upah mestinya berfokus pada realita kebutuhan pekerja. Pekerja harus diakomodasi dengan upah mencukupi sehingga bisa menjalani kehidupan yang layak, bukan sebatas untuk bertahan hidup dan memberikan peluang buruh untuk meningkatkan kualitas hidupnya," ujar Heru.
Heru menjelaskan, PP Upah hanya memungkinkan upah buruh naik kurang dari 9%. Saat Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), hanya Ganjar satu-satunya gubernur yang menolak PP Upah.
Menurut Heru, Ganjar beranggapan PP Upah tidak adil. Kendati demikian, Ganjar-Mahfud tidak mengesampingkan pandangan pengusaha. Dengan begini, maka kesejahteraan pekerja terjamin dengan upah yang mencukupi.
(abd)
Lihat Juga :
