Presiden Harus Cuti jika Ingin Kampanye, Kapan Waktu Pengajuannya?
Jum'at, 26 Januari 2024 - 15:22 WIB
loading...
A
A
A
Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa "Jadwal Cuti Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye".
Titi juga mengatakan, presiden sebagai kepala negara harus netral tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya Pasal 282 yang menyebutkan pejabat negara itu harus netral, tidak berpihak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu.
"Itu dalam kapasitas jabatannya Presiden, Menteri-menteri, ASN, Kepala Desa. Itu posisi yang nonpartisan, tetapi sebagai individu politik Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, tapi syaratnya tidak menggunakan fasilitas jabatan. Kedua cuti," pungkasnya.
Baca Juga: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Menuai Kritik, Istana Buka Suara
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Titi juga mengatakan, presiden sebagai kepala negara harus netral tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya Pasal 282 yang menyebutkan pejabat negara itu harus netral, tidak berpihak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu.
"Itu dalam kapasitas jabatannya Presiden, Menteri-menteri, ASN, Kepala Desa. Itu posisi yang nonpartisan, tetapi sebagai individu politik Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, tapi syaratnya tidak menggunakan fasilitas jabatan. Kedua cuti," pungkasnya.
Baca Juga: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Menuai Kritik, Istana Buka Suara
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Lihat Juga :
