Presiden Harus Cuti jika Ingin Kampanye, Kapan Waktu Pengajuannya?
Jum'at, 26 Januari 2024 - 15:22 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Seorang presiden yang ingin melakukan kampanye pada masa kampanye pemilu harus mengajukan cuti. Pengajuan cuti tersebut diajukan tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye dan diurus oleh Kesekretariatan Negara.
Menurut anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu 2024 kurang lengkap.
"Saya kira pernyataan itu kurang utuh, yang hanya menekankan dalam kampanye dan berpihak tapi ada komponen yang tidak bisa dipisahkan dari praktik kampanye yang dilibatkan presiden atau menteri. Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus dilakukan ketika cuti di luar tanggungan negara," kata Titi Anggraini, Jumat (26/1/2024).
Lebih detail Titi mengatakan, proses cuti presiden harus dilakukan secara tertulis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, cuti harus diajukan dalam tempo waktu 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye dan prosesnya harus diurus oleh Kesekretariatan Negara.
Baca Juga: Netral Sikapi Pemilu 2024, Wapres: Jangan Dibilang Saya Berbeda dengan Presiden
Diketahui, dalam Pasal 34 PP tersebut yang diakses SINDOnews, Jumat (26/1/2024), diatur tentang Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa "Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden yang akan melakukan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".
Menurut anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu 2024 kurang lengkap.
"Saya kira pernyataan itu kurang utuh, yang hanya menekankan dalam kampanye dan berpihak tapi ada komponen yang tidak bisa dipisahkan dari praktik kampanye yang dilibatkan presiden atau menteri. Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus dilakukan ketika cuti di luar tanggungan negara," kata Titi Anggraini, Jumat (26/1/2024).
Lebih detail Titi mengatakan, proses cuti presiden harus dilakukan secara tertulis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, cuti harus diajukan dalam tempo waktu 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye dan prosesnya harus diurus oleh Kesekretariatan Negara.
Baca Juga: Netral Sikapi Pemilu 2024, Wapres: Jangan Dibilang Saya Berbeda dengan Presiden
Diketahui, dalam Pasal 34 PP tersebut yang diakses SINDOnews, Jumat (26/1/2024), diatur tentang Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa "Pelaksanaan Cuti Presiden dan Wakil Presiden yang akan melakukan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".
Lihat Juga :
