Jimly Asshiddiqie Bicara Perilaku Politik di Indonesia: Bentuknya Republik, Kelakuannya Kerajaan
Jum'at, 26 Januari 2024 - 12:17 WIB
loading...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai perilaku politik masyarakat Indonesia hingga saat ini belum bisa menggambarkan struktur pemerintahan republik. Foto/YouTube Mahkamah Konstitusi
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai perilaku politik masyarakat Indonesia hingga saat ini belum bisa menggambarkan struktur pemerintahan republik. Menurut Jimly, justru masih terlihat monarki.
"Sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki? Masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor dua itu, bentuknya republik, kelakuannya kerajaan," kata Jimly dalam kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (26/1/2024).
Jimly menegaskan, dirinya bukan menyalahkan pihak tertentu, namun hal tersebut merupakan fakta yang jelas tergambar di lapangan. Bahkan, menurut Jimly, hampir seluruh partai politik di Indonesia berbentuk dinasti.
Baca juga: Resah dengan Omongan Jokowi, Pandji Pragiwaksono Ingatkan Peristiwa Lengsernya Richard Nixon
"Ya kan? Ini soal realitas, ini bukan salah benar tapi soal kenyataanya kayak begitu. Coba liat partai politik, ada enggak parpol yang tidak dinasti? Semuanya," katanya.
"Cuma kalau udah menjelang pemilu ini saling tunjuk tunjuk, you dinasti tapi tangan yang paling banyak ke dia, dia juga dinasti sebetulnya," sambungnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena cara berpikir yang salah mengenai makna demokrasi, sehingga merusak struktur organisasi bernegara, termasuk organisasi politik. "Sampai ormas pun begitu, lebih gawat lagi kalau ponpes, itu kan kerajaan juga itu. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan," ucapnya.
Baca juga: Kecewa, Warganet Ramai-ramai Unfollow Akun Medsos Jokowi
Jimly menjelaskan, untuk membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan yang salah itu harus diperbaiki. Bentuk-bentuk kerajaan juga harus dihilangkan.
"Kalau kita mau membangun peradaban bangsa untuk jangka panjang, mau enggak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik," katanya.
"Institusi bernegara berbangsa itu harus inklusif dan modern, dia tidak boleh mengikuti kebiasaan lama, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa," sambungnya.
"Sampai sekarang kalau kita evaluasi, apakah perilaku politik masyarakat Indonesia ini sudah republikanisme atau masih monarki? Masih feodal? Jawabnya menurut saya yang nomor dua itu, bentuknya republik, kelakuannya kerajaan," kata Jimly dalam kuliah kebangsaan yang disiarkan langsung melalui YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (26/1/2024).
Jimly menegaskan, dirinya bukan menyalahkan pihak tertentu, namun hal tersebut merupakan fakta yang jelas tergambar di lapangan. Bahkan, menurut Jimly, hampir seluruh partai politik di Indonesia berbentuk dinasti.
Baca juga: Resah dengan Omongan Jokowi, Pandji Pragiwaksono Ingatkan Peristiwa Lengsernya Richard Nixon
"Ya kan? Ini soal realitas, ini bukan salah benar tapi soal kenyataanya kayak begitu. Coba liat partai politik, ada enggak parpol yang tidak dinasti? Semuanya," katanya.
"Cuma kalau udah menjelang pemilu ini saling tunjuk tunjuk, you dinasti tapi tangan yang paling banyak ke dia, dia juga dinasti sebetulnya," sambungnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena cara berpikir yang salah mengenai makna demokrasi, sehingga merusak struktur organisasi bernegara, termasuk organisasi politik. "Sampai ormas pun begitu, lebih gawat lagi kalau ponpes, itu kan kerajaan juga itu. Jadi kultur berorganisasi kita ini masih kerajaan," ucapnya.
Baca juga: Kecewa, Warganet Ramai-ramai Unfollow Akun Medsos Jokowi
Jimly menjelaskan, untuk membangun peradaban bangsa dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan yang salah itu harus diperbaiki. Bentuk-bentuk kerajaan juga harus dihilangkan.
"Kalau kita mau membangun peradaban bangsa untuk jangka panjang, mau enggak mau kita harus melakukan modernisasi budaya politik dan modernisasi pelembagaan politik," katanya.
"Institusi bernegara berbangsa itu harus inklusif dan modern, dia tidak boleh mengikuti kebiasaan lama, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa," sambungnya.
(rca)
Lihat Juga :
