Akademisi Sentil Jokowi: ASN Saja Harus Netral
Kamis, 25 Januari 2024 - 12:06 WIB
loading...
A
A
A
Gugun mencontohkan, lurah di tingkat desa saja tidak boleh memihak, maka bupati, gubernur, sampai presiden harus dipastikan tidak berpihak, tidak mengampanyekan kubu mana pun. "Kalau memaknai hak politik dengan menabrak asas netralitas pejabat negara, bisa rusak demokrasi ini," jelasnya.
Dia menuturkan, potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, fasilitas negara, pengerahan aparatur pemerintahan, pertandingan dalam pemilu menjadi tidak adil. Maka doktrin pemilu yang berintegritas sudah pasti sulit diwujudkan.
Kasus ini, kata Gugun, sekaligus masukan untuk mereformasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pilkada. Bawaslu juga harus tegas mengawasi netralitas pejabat negara.
Apalagi ini pernyataan Jokowi dinilai bisa mempengaruhi pejabat negara lain yang berpotensi ikut-ikutan memihak, dan mengarah pada democracy disobedience atau pembangkangan terhadap demokrasi.
“Kita semua berharap pesta demokrasi 2024 ini dikawal oleh semua elemen termasuk presiden. Bukan sebaliknya presiden merusak suasana pemilu menjadi malapetaka demokrasi,” pungkasnya.
Dia menuturkan, potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, fasilitas negara, pengerahan aparatur pemerintahan, pertandingan dalam pemilu menjadi tidak adil. Maka doktrin pemilu yang berintegritas sudah pasti sulit diwujudkan.
Kasus ini, kata Gugun, sekaligus masukan untuk mereformasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pilkada. Bawaslu juga harus tegas mengawasi netralitas pejabat negara.
Apalagi ini pernyataan Jokowi dinilai bisa mempengaruhi pejabat negara lain yang berpotensi ikut-ikutan memihak, dan mengarah pada democracy disobedience atau pembangkangan terhadap demokrasi.
“Kita semua berharap pesta demokrasi 2024 ini dikawal oleh semua elemen termasuk presiden. Bukan sebaliknya presiden merusak suasana pemilu menjadi malapetaka demokrasi,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
