Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, Timnas AMIN: Tak Memberikan Rasa Keadilan
Rabu, 24 Januari 2024 - 11:47 WIB
loading...
Jubir Timnas AMIN Nur Iswan mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Tim nasional pemenangan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) angkat bicara perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak.
Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Nur Iswan mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan tersebut tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.
"Masyarakat luas sesungguhnya berharap besar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap adil kepada semua paslon," kata Nur Iswan, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Nur Iswan menilai pernyataan keberpihakan Jokowi tersebut membuat khawatir masyarakat. Hal itu karena setiap ucapan presiden oleh masyarakat Indonesia khususnya aparatur sipil negara ditafsirkan sebagai perintah untuk ikut memiih.
"Dalam kultur politik kita, keberpihakan Presiden secara telanjang dikhawatirkan diikuti atau ditafsirkan lain dan berbeda serta bisa berlebihan oleh aparat pemerintah atau aparat negara lainnya," ucapnya.
Baca juga: Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet, Jokowi: Itu Hak dan Saya Sangat Menghargai
Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Nur Iswan mengatakan, Jokowi sebagai Presiden seharusnya tidak melontarkan pernyataan tersebut. Dia menilai pernyataan tersebut tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.
"Masyarakat luas sesungguhnya berharap besar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersikap adil kepada semua paslon," kata Nur Iswan, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Nur Iswan menilai pernyataan keberpihakan Jokowi tersebut membuat khawatir masyarakat. Hal itu karena setiap ucapan presiden oleh masyarakat Indonesia khususnya aparatur sipil negara ditafsirkan sebagai perintah untuk ikut memiih.
"Dalam kultur politik kita, keberpihakan Presiden secara telanjang dikhawatirkan diikuti atau ditafsirkan lain dan berbeda serta bisa berlebihan oleh aparat pemerintah atau aparat negara lainnya," ucapnya.
Baca juga: Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet, Jokowi: Itu Hak dan Saya Sangat Menghargai
Lihat Juga :
