TPN: Mahfud MD Punya Integritas Penegakan Hukum untuk Lindungi Masyarakat Adat
Selasa, 23 Januari 2024 - 13:10 WIB
loading...
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD punya integritas penegakan hukum untuk melindungi masyarakat adat. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD punya integritas penegakan hukum untuk melindungi masyarakat adat. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sumantri Suwarno.
“Keberadaan Prof Mahfud MD dengan kemampuan dan integritasnya menjadi jaminan bagi adanya penegakkan hukum agar hak masyarakat adat terlindungi dan aspirasi mereka didengarkan,” tegas Sumantri dalam keterangan resminya, Selasa (23/1/2024).
Bahkan, integritas Mahfud MD untuk melindungi masyarakat adat juga tercermin pada saat debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.
Baca juga: Soroti Isu Masyarakat Adat Alami Diskriminasi, TPN: Pentingnya KTP Sakti Ganjar-Mahfud
Sementara itu, menurut data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), anggota komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah nusantara berjumlah 70 juta warga. Sebanyak 70 juta anggota masyarakat adat ini hidup bersandingan dengan sumber daya alam termasuk hutan adat yang meliputi luasan hampir 27 juta hektare.
Sayangnya, kata Sumantri, dalam proses pembangunan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan maupun energi, banyak proyek pemerintah dan swasta yang mengesampingkan peran bahkan mengorbankan masyarakat adat. “Dalam banyak konflik agraria, masyarakat adat lebih sering dikorbankan dan harus tersingkir dari wilayah adat yang sudah dihuni beberapa generasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sumantri mengatakan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memastikan bahwa pencapaian ketahanan pangan dan energi dalam pelaksanaannya tidak boleh menghancurkan lingkungan yang menjadi rumah dan halaman masyarakat adat. “Pasangan Ganjar Mahfud meyakini bahwa pelestarian lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat adat adalah tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan seksama dan tanpa kompromi,” pungkasnya.
“Keberadaan Prof Mahfud MD dengan kemampuan dan integritasnya menjadi jaminan bagi adanya penegakkan hukum agar hak masyarakat adat terlindungi dan aspirasi mereka didengarkan,” tegas Sumantri dalam keterangan resminya, Selasa (23/1/2024).
Bahkan, integritas Mahfud MD untuk melindungi masyarakat adat juga tercermin pada saat debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.
Baca juga: Soroti Isu Masyarakat Adat Alami Diskriminasi, TPN: Pentingnya KTP Sakti Ganjar-Mahfud
Sementara itu, menurut data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), anggota komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah nusantara berjumlah 70 juta warga. Sebanyak 70 juta anggota masyarakat adat ini hidup bersandingan dengan sumber daya alam termasuk hutan adat yang meliputi luasan hampir 27 juta hektare.
Sayangnya, kata Sumantri, dalam proses pembangunan terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan maupun energi, banyak proyek pemerintah dan swasta yang mengesampingkan peran bahkan mengorbankan masyarakat adat. “Dalam banyak konflik agraria, masyarakat adat lebih sering dikorbankan dan harus tersingkir dari wilayah adat yang sudah dihuni beberapa generasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sumantri mengatakan pasangan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memastikan bahwa pencapaian ketahanan pangan dan energi dalam pelaksanaannya tidak boleh menghancurkan lingkungan yang menjadi rumah dan halaman masyarakat adat. “Pasangan Ganjar Mahfud meyakini bahwa pelestarian lingkungan dan penghargaan terhadap masyarakat adat adalah tanggung jawab kepemimpinan yang harus dijalankan dengan seksama dan tanpa kompromi,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
