Pengamat Nilai Politisasi Bansos di Pemilu 2024 Ancam Demokrasi Indonesia
Senin, 22 Januari 2024 - 18:47 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Bakir, netralitas terhadap semua peserta pemilu dan keberpihakan pada tegaknya aturan main menjadi agenda yang harus ditegakkan secara bersama, termasuk kontrol masyarakat terhadap kerja para aktor pemilu.
Baca juga: Mutasi TNI, Jenderal Agus Subiyanto Ganti 3 Danrem
Bakir berpendapat penguasa menjadi pihak yang paling berpeluang melakukan pelanggaran dengan segala kewenangan dan fasilitas yang disertakan. “Peluang untuk melakukan pelanggaran adalah penguasa, karena kekuasaan itu cenderung menyimpang (tend to corrupt),” tegasnya.
Segala pelanggaran pemilu harus bisa ditepis. Pasalnya, efeknya akan sangat mengerikan jika dibiarkan bagi keberadaan demokrasi. “Apabila pelanggaran pemilu dibiarkan, maka secara perlahan tapi pasti, demokrasi sedang menggali kuburnya sendiri. Pemilu hanya ritual oligarki berjubah demokrasi,” ujarnya.
Peneliti Politik BRIN Devi Darmawan mengatakan, dugaan dan spekulasi akan politisasi bansos sangat wajar terjadi, untuk itu penyaluran bansos harus diawasi. “Untuk itu penyalurannya perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” kata Devi.
Sejak awal dugaan politisasi bansos sangat kencang mengingat dilakukan saat masa kampanye dan oleh pemerintahan, presiden yang mendukung paslon tertentu. Devi menyebut ada lima program bansos dari pemerintah yang akan turun awal tahun ini, yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar.
Baca juga: Mutasi TNI, Jenderal Agus Subiyanto Ganti 3 Danrem
Bakir berpendapat penguasa menjadi pihak yang paling berpeluang melakukan pelanggaran dengan segala kewenangan dan fasilitas yang disertakan. “Peluang untuk melakukan pelanggaran adalah penguasa, karena kekuasaan itu cenderung menyimpang (tend to corrupt),” tegasnya.
Segala pelanggaran pemilu harus bisa ditepis. Pasalnya, efeknya akan sangat mengerikan jika dibiarkan bagi keberadaan demokrasi. “Apabila pelanggaran pemilu dibiarkan, maka secara perlahan tapi pasti, demokrasi sedang menggali kuburnya sendiri. Pemilu hanya ritual oligarki berjubah demokrasi,” ujarnya.
Peneliti Politik BRIN Devi Darmawan mengatakan, dugaan dan spekulasi akan politisasi bansos sangat wajar terjadi, untuk itu penyaluran bansos harus diawasi. “Untuk itu penyalurannya perlu diawasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan calon tertentu,” kata Devi.
Sejak awal dugaan politisasi bansos sangat kencang mengingat dilakukan saat masa kampanye dan oleh pemerintahan, presiden yang mendukung paslon tertentu. Devi menyebut ada lima program bansos dari pemerintah yang akan turun awal tahun ini, yaitu BLT El Nino, Bantuan Pangan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar.
Lihat Juga :
