Kelola SDA, Energi, hingga Agraria, Ganjar-Mahfud Berorientasi pada Kemakmuran Rakyat
loading...
Wakil Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andre Rahadian. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Jika dipercaya mengelola sumber daya alam (SDA), energi, pangan, dan agraria, capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD , berkomitmen mengembalikan hak untuk kemakmuran rakyat sepenuhnya.
Hal itu dikatakan oleh Mahfud MD dalam Debat Cawapres Pilpres 2024 ke-4 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024 malam WIB.
"Tugas pemerintah untuk rakyatnya adalah memberi kesejahteraan. Karena itulah tidak ada yang boleh ditinggalkan (No One Left Behind) dalam proses pembangunan. Mengembangkan desa adalah awal pembangunan negara, semua elemen harus dilibatkan," kata Mahfud MD dalam Debat Cawapres Pilpres 2024 ke-4.
"Pangan, energi, sumber daya alam, adalah hajat hidup orang banyak, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UU 1945. PSN terkait ini, harus melibatkan masyarakat dengan keberpihakan dan harus tetap dengan format masa depan berkelanjutan," imbuhnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Penampilan Mahfud di Debat Cawapres Menginspirasi
Mahfud melihat dalam satu dekade terakhir Indonesia justru makin terpuruk. "Kita lihat sekarang petani Indonesia belum berdaulat, lahan petani makin sedikit, kok subsidi pupuk makin besar. Laut berlimbah, investor memegang kendali, ada industrialisasi, tapi rakyat masih menderita. Food estate gagal dan merusak lingkungan," jelas Mahfud.
Dijelaskan Mahfud, di Indonesia telah terjadi deforestasi lebih dari 15 juta hektar. Juga ada lebih dari 2500 tambah ilegal.
"Dalam 10 tahun terakhir, deforestasi di Indonesia mencapai 23 kali luas pulau madura. Sudah banyak yang dicabut IUP-nya (Izin Usaha Pertambangan). Tapi mereka ugal-ugalan, karena banyak mafianya, dibeking pejabat dan aparat. Masalah utamanya adalah pedang hukum tumpul, dan itu tugas Ganjar-Mahfud untuk menabrak pelanggar habis-habisan," urai Mahfud MD
Sedangkan dari sektor reformasi agraria, Mahfud MD menilai keterbukaan informasinya minim, pun data kehutanan, penyelesaian tidak menyeluruh saat ada konflik agraria apalagi yang melibatkan tanah adat.
"Juga telah terjadi tumpang tindih kebijakan agraria. Kunci dari permasalahan di atas adalah menurut Ganjar-Mahfud adalah komitmen dan keberanian. Masyarakat adat harus diajak bicara. Ada pemanfaatan, partisipasi, dan pemerataan. Kembalikan hak kepada rakyat ibu-ibu dan anak cucu kita," ucap Mahfud.
Hal itu dikatakan oleh Mahfud MD dalam Debat Cawapres Pilpres 2024 ke-4 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari 2024 malam WIB.
"Tugas pemerintah untuk rakyatnya adalah memberi kesejahteraan. Karena itulah tidak ada yang boleh ditinggalkan (No One Left Behind) dalam proses pembangunan. Mengembangkan desa adalah awal pembangunan negara, semua elemen harus dilibatkan," kata Mahfud MD dalam Debat Cawapres Pilpres 2024 ke-4.
"Pangan, energi, sumber daya alam, adalah hajat hidup orang banyak, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 UU 1945. PSN terkait ini, harus melibatkan masyarakat dengan keberpihakan dan harus tetap dengan format masa depan berkelanjutan," imbuhnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Penampilan Mahfud di Debat Cawapres Menginspirasi
Mahfud melihat dalam satu dekade terakhir Indonesia justru makin terpuruk. "Kita lihat sekarang petani Indonesia belum berdaulat, lahan petani makin sedikit, kok subsidi pupuk makin besar. Laut berlimbah, investor memegang kendali, ada industrialisasi, tapi rakyat masih menderita. Food estate gagal dan merusak lingkungan," jelas Mahfud.
Dijelaskan Mahfud, di Indonesia telah terjadi deforestasi lebih dari 15 juta hektar. Juga ada lebih dari 2500 tambah ilegal.
"Dalam 10 tahun terakhir, deforestasi di Indonesia mencapai 23 kali luas pulau madura. Sudah banyak yang dicabut IUP-nya (Izin Usaha Pertambangan). Tapi mereka ugal-ugalan, karena banyak mafianya, dibeking pejabat dan aparat. Masalah utamanya adalah pedang hukum tumpul, dan itu tugas Ganjar-Mahfud untuk menabrak pelanggar habis-habisan," urai Mahfud MD
Sedangkan dari sektor reformasi agraria, Mahfud MD menilai keterbukaan informasinya minim, pun data kehutanan, penyelesaian tidak menyeluruh saat ada konflik agraria apalagi yang melibatkan tanah adat.
"Juga telah terjadi tumpang tindih kebijakan agraria. Kunci dari permasalahan di atas adalah menurut Ganjar-Mahfud adalah komitmen dan keberanian. Masyarakat adat harus diajak bicara. Ada pemanfaatan, partisipasi, dan pemerataan. Kembalikan hak kepada rakyat ibu-ibu dan anak cucu kita," ucap Mahfud.
Lihat Juga :
