Mahfud MD Kuliahi Gibran Rakabuming soal Reforma Agraria
Minggu, 21 Januari 2024 - 21:30 WIB
loading...
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD memberikan kuliah kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka soal reforma agraria pada debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024). FOTO/MPI/ALDHI CHANDRA
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memberikan kuliah kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal reforma agraria pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
"Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektare sementara hanya segelintir orang bisnis sawit, sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau di rata-rata kan itu hanya menguasai setengah hektar," kata Mahfud merespons jawaban Gibran saat diberikan pertanyaan oleh panelis mengenai Undang-Undang Pokok Agraria.
Mahfud kembali mengatakan bahwa reforma agraria telah ditugaskan oleh presiden untuk segera dilakukan. Ia memberikan penjelasannya bahwa reforma agraria itu ada tiga. Satu, legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.
"Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi, yang ada itu baru legalisasi yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ, yang lain belum dapat redistribusi," kata Mahfud.
"Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektare sementara hanya segelintir orang bisnis sawit, sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau di rata-rata kan itu hanya menguasai setengah hektar," kata Mahfud merespons jawaban Gibran saat diberikan pertanyaan oleh panelis mengenai Undang-Undang Pokok Agraria.
Mahfud kembali mengatakan bahwa reforma agraria telah ditugaskan oleh presiden untuk segera dilakukan. Ia memberikan penjelasannya bahwa reforma agraria itu ada tiga. Satu, legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah.
"Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi, yang ada itu baru legalisasi yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ, yang lain belum dapat redistribusi," kata Mahfud.
Lihat Juga :
