Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah Pilpres 2024
Kamis, 18 Januari 2024 - 21:21 WIB
loading...
A
A
A
Kondisi dan situasi saat ini dinilai sudah melanggar prinsip pemilu. "Jadi ini sudah tidak jurdil. Paslon 2 benar-benar memanfaatkan struktur birokrasinya, program-program pemerintah, kelihatan banget, kalang-kabut," kata Ridho.
Dia menilai paslon 2 kalah dalam hal positif dibandingkan paslon lain. Prabowo berulang kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan dinilai tidak banyak berbuat selama menjabat Menhan. Sedangkan Gibran dinilai sebagai buah dari pelanggaran etik.
"Sehingga nggak ada yang bisa dipertaruhkan dari paslon 2. Dalam banyak kesempatan, terutama debat capres, tidak ada yang bisa diandalkan konsep-konsepnya malah joget-joget, politik santuy dan lain sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya maraknya aksi pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah.
“Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali,” kata Todung.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, Bawaslu dan kepolisian harus turun tangan menanggapi laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
“Bawaslu perlu lakukan penegasan atas pelanggaran yang dilakukan meskipun mereka tidak bisa menindak karena bukan lembaga penegak hukum, tetapi setidaknya menyampaikan statement pengawasan agar diketahui publik jika keluarga Presiden sudah sewenang dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik yang semestinya tidak mengekspresikan sokongan politik praktis secara vulgar,” ungkap Dedi.
Dia menilai paslon 2 kalah dalam hal positif dibandingkan paslon lain. Prabowo berulang kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan dinilai tidak banyak berbuat selama menjabat Menhan. Sedangkan Gibran dinilai sebagai buah dari pelanggaran etik.
"Sehingga nggak ada yang bisa dipertaruhkan dari paslon 2. Dalam banyak kesempatan, terutama debat capres, tidak ada yang bisa diandalkan konsep-konsepnya malah joget-joget, politik santuy dan lain sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya maraknya aksi pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah.
“Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali,” kata Todung.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, Bawaslu dan kepolisian harus turun tangan menanggapi laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
“Bawaslu perlu lakukan penegasan atas pelanggaran yang dilakukan meskipun mereka tidak bisa menindak karena bukan lembaga penegak hukum, tetapi setidaknya menyampaikan statement pengawasan agar diketahui publik jika keluarga Presiden sudah sewenang dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik yang semestinya tidak mengekspresikan sokongan politik praktis secara vulgar,” ungkap Dedi.
Lihat Juga :
