Dorong Digitalisasi Sistem Keuangan, Ganjar-Mahfud: Komitmen Lewat E-Budgeting dan E-Planning
Kamis, 18 Januari 2024 - 10:14 WIB
loading...
Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri kegiatan Paku Integritas Capres-Cawapres 2024 yang digelar KPK, Rabu (17/1/2024) malam. Foto/TPN
A
A
A
JAKARTA - Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri kegiatan Penguatan Anti Korupsi (Paku) Integritas Capres-Cawapres 2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Rabu (17/1/2024) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menilai pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi.Baca juga: Perkuat Lembaga Penegak Hukum, Ganjar-Mahfud Bakal Kembalikan Indepedensi KPK
Menurutnya, dengan cara digitalisasi penghematan bisa dilakukan, lantaran transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.
“Kalau tidak salah Rp100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujar Ganjar.
Ganjar melanjutkan transparansi anggaran dan harus jelas asal-usulnya, serta anggaran yang harus benar-benar sampai kepada pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.
Itulah yang menurut Ganjar sebagai dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, pemimpin memberantas korupsi secara langsung.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.
Dijelaskan Ganjar, kejaksaan dan kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi.
Kemudian Ganjar menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurutnya, instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Miliki Solusi Agar RUU Perampasan Aset Tak Mandek
Penguatan LHKPN itu bisa menggunakan sistem whistle blowing melibatkan masyarakat dengan tetap menjamin kerahasiaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menilai pentingnya mendorong digitalisasi sistem keuangan sebagai salah satu upaya mencegah tindak pidana korupsi.Baca juga: Perkuat Lembaga Penegak Hukum, Ganjar-Mahfud Bakal Kembalikan Indepedensi KPK
Menurutnya, dengan cara digitalisasi penghematan bisa dilakukan, lantaran transaksi tunai sulit untuk dilacak sehingga perlu pembatasan besaran transaksi.
“Kalau tidak salah Rp100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujar Ganjar.
Ganjar melanjutkan transparansi anggaran dan harus jelas asal-usulnya, serta anggaran yang harus benar-benar sampai kepada pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.
Itulah yang menurut Ganjar sebagai dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, pemimpin memberantas korupsi secara langsung.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.
Dijelaskan Ganjar, kejaksaan dan kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi.
Kemudian Ganjar menyinggung soal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurutnya, instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit. Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Miliki Solusi Agar RUU Perampasan Aset Tak Mandek
Penguatan LHKPN itu bisa menggunakan sistem whistle blowing melibatkan masyarakat dengan tetap menjamin kerahasiaannya.
(kri)
Lihat Juga :
