Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
IMM Ajak Seluruh Elemen Jaga Demokrasi Bersih dan Bermartabat
loading...
Sekjen DPP IMM Zaki Nugraha mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga demokrasi yang bersih, berkualitas, dan bermartabat. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Sekjen DPP IMM) Zaki Nugraha mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga demokrasi yang bersih, berkualitas, dan bermartabat.
IMM mendesak pengusutan transaksi keuangan mencurigakan temuan PPATK kepada sejumlah bendahara partai. "Penting untuk memperhatikan aliran dana asing tersebut untuk mencari kepastian hukum sekaligus hubungannya terhadap keberlangusngan kualitas demokrasi," ujar Zaki, Rabu (17/1/2024).
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap transaksi mencurigakan temuan PPATK dan potensi dampak yang ditimbulkannya.
Pertama, dampak negatif dana asing yang tidak transparan berpotensi berasal dari dana ilegal atau hasil kejahatan. "Jika dana tersebut berasal dari hasil kejahatan seperti pencucian uang, perdagangan ilegal, maka kekuasaan nanti yang terpilih berpotensi melindungi praktik kejahatan tersebut," katanya.
Kedua, ancaman intervensi asing atau pelemahan kemandirian politik lokal. Dana asing yang masuk pada elite politik bisa jadi disertai kepentingan.
Potensi kepentingan dana asing yang masuk menimbulkan intervensi terhadap kekuasaan politik baik berupa pengamanan investasi, aset atau pengendalian terhadap jalannya pemerintahan.
Di luar itu dampak lain yang ditimbulkan lemahnya kedaulatan politik yang dijalankan, terutama yang berdampak pada politik lokal.
Ketiga, dana asing yang masuk tanpa melalui proses kepastian hukum ataupun akuntabilitas publik berpotensi melahirkan budaya korup. Bahwa tertutupnya akses informasi atau tidak adanya keterbukaan dana kampanye (apalagi dari dana asing) secara tidak langsung melahirkan proses budaya korup karena melakukan proses politik tertutup untuk menjalankan kontestasi politik di ruang publik.
Maka itu, untuk mewujudkan proses pemilu yang bersih dan hasil demokrasi baik, berkualitas, serta bermartabat, IMM mendesak aparat hukum baik Polri, KPK, Kejaksaan, maupun Bawaslu menindaklanjuti aliran dana luar negeri yang mencurigakan tersebut.
IMM mendesak pengusutan transaksi keuangan mencurigakan temuan PPATK kepada sejumlah bendahara partai. "Penting untuk memperhatikan aliran dana asing tersebut untuk mencari kepastian hukum sekaligus hubungannya terhadap keberlangusngan kualitas demokrasi," ujar Zaki, Rabu (17/1/2024).
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap transaksi mencurigakan temuan PPATK dan potensi dampak yang ditimbulkannya.
Pertama, dampak negatif dana asing yang tidak transparan berpotensi berasal dari dana ilegal atau hasil kejahatan. "Jika dana tersebut berasal dari hasil kejahatan seperti pencucian uang, perdagangan ilegal, maka kekuasaan nanti yang terpilih berpotensi melindungi praktik kejahatan tersebut," katanya.
Kedua, ancaman intervensi asing atau pelemahan kemandirian politik lokal. Dana asing yang masuk pada elite politik bisa jadi disertai kepentingan.
Potensi kepentingan dana asing yang masuk menimbulkan intervensi terhadap kekuasaan politik baik berupa pengamanan investasi, aset atau pengendalian terhadap jalannya pemerintahan.
Di luar itu dampak lain yang ditimbulkan lemahnya kedaulatan politik yang dijalankan, terutama yang berdampak pada politik lokal.
Ketiga, dana asing yang masuk tanpa melalui proses kepastian hukum ataupun akuntabilitas publik berpotensi melahirkan budaya korup. Bahwa tertutupnya akses informasi atau tidak adanya keterbukaan dana kampanye (apalagi dari dana asing) secara tidak langsung melahirkan proses budaya korup karena melakukan proses politik tertutup untuk menjalankan kontestasi politik di ruang publik.
Maka itu, untuk mewujudkan proses pemilu yang bersih dan hasil demokrasi baik, berkualitas, serta bermartabat, IMM mendesak aparat hukum baik Polri, KPK, Kejaksaan, maupun Bawaslu menindaklanjuti aliran dana luar negeri yang mencurigakan tersebut.
Explore More