Soal Isu Pemakzulan Presiden Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Itu Bagian dari Kritik
Rabu, 17 Januari 2024 - 15:42 WIB
loading...
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto mengatakan, isu pemakzulan Presiden Jokowi merupakan bagian dari kritik. Foto/TPN Ganjar-Mahfud
A
A
A
JAKARTA - Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024 semakin ramai dibahas di tengah masyarakat. Isu tersebut harus segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
“Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons. Sekiranya tak direspons akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Sekjen PDIP ini juga mengingatkan pentingnya seorang pemimpin menjalankan amanah rakyat. “Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu. PDI Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu resiko-resiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspons sebaik-baiknya,” ucapnya.
Baca juga: Petisi 100 Usulkan Pemakzulan Jokowi, Ketua DPR: Harus Terbukti Presiden Melanggar Hukum
Hasto menekankan pentingnya Pemilu 2024 ini menjadi warisan Presiden Jokowi yang dijalankan dengan adil dan penuh netralitas. “Diharapkan pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara, karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Hasto menyebut, masih ada waktu meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.
“Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi,” tuturnya.
“Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons. Sekiranya tak direspons akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Sekjen PDIP ini juga mengingatkan pentingnya seorang pemimpin menjalankan amanah rakyat. “Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu. PDI Perjuangan tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu resiko-resiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspons sebaik-baiknya,” ucapnya.
Baca juga: Petisi 100 Usulkan Pemakzulan Jokowi, Ketua DPR: Harus Terbukti Presiden Melanggar Hukum
Hasto menekankan pentingnya Pemilu 2024 ini menjadi warisan Presiden Jokowi yang dijalankan dengan adil dan penuh netralitas. “Diharapkan pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara, karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Hasto menyebut, masih ada waktu meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.
“Masih ada 26 hari ke depan untuk mengubah suatu policy setiap pemimpin satunya kata dan perbuatan, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan tanpa intimidasi,” tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
