Soal Netralitas PNS, DPR Minta Ombudsman dan Media Ikut Memantau
loading...
Komisi II DPR tak heran dengan data yang diungkap Bawaslu, bahwa ada 10 daerah dengan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS tertinggi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR tidak heran dengan data yang diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahwa ada 10 daerah dengan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) tertinggi. Karena fenomena ini selalu terjadi di setiap pilkada maupun pemilu.
(Baca juga: Jangan Ngiri Ya! Gaji ke-13 PNS Pusat Sudah Cair Duluan Rp13,57 Triliun)
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan, untuk mengatasi fenomena ini, butuh peran Ombudsman RI dan media massa untuk ikut menyoroti ASN/PNS yang tidak netral tersebut. (Baca juga: 923 PNS Terinfeksi Covid-19)
"Masalah ASN saat Pemilu dan Pilkada selalu muncul," kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi SINDO Media, Selasa (11/8/2020).
Mardani berpandangan, upaya ekstrem adalah menjadikan ASN seperti TNI/Polri. Kemudian, para pejabat daerah atau pihak-pihak terkait, sebaiknya ikut membantu pada ASN untuk fokus pada fungsi dan profesionalismenya.
(Baca juga: Jangan Ngiri Ya! Gaji ke-13 PNS Pusat Sudah Cair Duluan Rp13,57 Triliun)
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan, untuk mengatasi fenomena ini, butuh peran Ombudsman RI dan media massa untuk ikut menyoroti ASN/PNS yang tidak netral tersebut. (Baca juga: 923 PNS Terinfeksi Covid-19)
"Masalah ASN saat Pemilu dan Pilkada selalu muncul," kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi SINDO Media, Selasa (11/8/2020).
Mardani berpandangan, upaya ekstrem adalah menjadikan ASN seperti TNI/Polri. Kemudian, para pejabat daerah atau pihak-pihak terkait, sebaiknya ikut membantu pada ASN untuk fokus pada fungsi dan profesionalismenya.
Lihat Juga :
