Mahfud MD Janji Bakal Perbaiki Penyaluran Bantuan Sosial dengan KTP Sakti
Minggu, 14 Januari 2024 - 10:55 WIB
loading...
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berkomitmen memperbaiki distribusi bantuan sosial ke masyarakat. Foto/MPI
A
A
A
MAKASSAR - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkomitmen memperbaiki distribusi bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. Sebab penyaluran bansos dari pemerintah ke masyarakat dinilai masih banyak yang tidak tepat.
Mahfud mengakui saat ini bansos yang diedarkan pemerintah tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak masyarakat yang berkecukupan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Jaminan sosial, coba sekarang ini bantuan sosial itu keluar dari pemerintah itu yang dapat bukan orang miskin. Orang miskin dapat, tapi banyak yang tidak dapat, yang dapat malah orang yang punya mobil, pejabat," kata Mahfud di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/1/2024).
Baca juga: Mahfud MD: Pemilu 2024 Ajang Memilih Pemimpin, Bukan Musuh
Untuk mengatasi hal tersebut, Mahfud mengungkapkan timnya telah mempersiapkan program KTP Sakti. Di dalamnya nanti akan terdata siapa saja yang berhak memerima bansos dari pemerintah sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
"Karena tidak ada kartu saktinya yang miskin itu siapa, ada di mana. Kadang kala dia kerja di Jakarta, alamat rumahnya juga ada di Makassar. Lalu keluarganya di Makassar ngaku orang miskin, di Jakarta kaya. Nah ini yang perlu dihindari," tuturnya.
Baca juga: Nyawa Jenderal Kopassus Ini Bakal Melayang Jika 1 Menit Terlambat Pindah Tempat saat Operasi Timtim
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga memastikan bansos akan berlanjut apabila Ganjar-Mahfud terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Mahfud menegaskan jaminan sosial sudah diatur dalam undang-undang yang tak bisa diganggu gugat.
"Bansos pasti lanjut. Jangan katakan bansos itu hadiah dari presiden, bukan. Itu ada di dalam undang-undang dasar Pasal 34 ayat 1, itu bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 undang-undang dasar kita, itu salah satu bentuknya bagi yang masih miskin kasih bansos dulu sampai dia meningkat kehidupannya," ungkapnya.
Mahfud juga meminta kepada masyarakat Indonesia untuk berjuang meningkatkan kehidupannya. Mahfud tidak mau setiap keluarga hanya bergantung pada bansos untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari.
"Maka sesudah itu setiap keluarga miskin itu kami ambil satu, kamu sekolah sampai perguruan tinggi, negara yang menyekolahkan. Kalau kamu berhasil, bangun keluargamu," tegasnya.
Mahfud mengakui saat ini bansos yang diedarkan pemerintah tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak masyarakat yang berkecukupan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Jaminan sosial, coba sekarang ini bantuan sosial itu keluar dari pemerintah itu yang dapat bukan orang miskin. Orang miskin dapat, tapi banyak yang tidak dapat, yang dapat malah orang yang punya mobil, pejabat," kata Mahfud di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/1/2024).
Baca juga: Mahfud MD: Pemilu 2024 Ajang Memilih Pemimpin, Bukan Musuh
Untuk mengatasi hal tersebut, Mahfud mengungkapkan timnya telah mempersiapkan program KTP Sakti. Di dalamnya nanti akan terdata siapa saja yang berhak memerima bansos dari pemerintah sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
"Karena tidak ada kartu saktinya yang miskin itu siapa, ada di mana. Kadang kala dia kerja di Jakarta, alamat rumahnya juga ada di Makassar. Lalu keluarganya di Makassar ngaku orang miskin, di Jakarta kaya. Nah ini yang perlu dihindari," tuturnya.
Baca juga: Nyawa Jenderal Kopassus Ini Bakal Melayang Jika 1 Menit Terlambat Pindah Tempat saat Operasi Timtim
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga memastikan bansos akan berlanjut apabila Ganjar-Mahfud terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Mahfud menegaskan jaminan sosial sudah diatur dalam undang-undang yang tak bisa diganggu gugat.
"Bansos pasti lanjut. Jangan katakan bansos itu hadiah dari presiden, bukan. Itu ada di dalam undang-undang dasar Pasal 34 ayat 1, itu bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 undang-undang dasar kita, itu salah satu bentuknya bagi yang masih miskin kasih bansos dulu sampai dia meningkat kehidupannya," ungkapnya.
Mahfud juga meminta kepada masyarakat Indonesia untuk berjuang meningkatkan kehidupannya. Mahfud tidak mau setiap keluarga hanya bergantung pada bansos untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari.
"Maka sesudah itu setiap keluarga miskin itu kami ambil satu, kamu sekolah sampai perguruan tinggi, negara yang menyekolahkan. Kalau kamu berhasil, bangun keluargamu," tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
