Begini Gebrakan Ganjar-Mahfud Perbaiki Keamanan Nasional
Kamis, 11 Januari 2024 - 16:06 WIB
loading...
Capres Ganjar Pranowo dalam Debat Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). FOTO/MPI/ALDHI CHANDRA
A
A
A
JAKARTA - Indonesia masih menghadapi beberapa gangguan keamanan nasional . Permasalahan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan domestik telah menjadi hal genting, terutama bagi anak-anak dan perempuan.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof Muradi memaparkan, terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) yang diadukan ke Polri selama 2023. Dari jumlah itu baru berhasil diselesaikan 8.008 kasus.
Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat pada 2022 jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender pada lembaga pelayanan berada di angka 339.782 kasus. Keterlibatan anggota Polri dalam peristiwa kekerasan juga terbilang tinggi. Satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan melibatkan oknum anggota Polri, yang mencakup penembakan terhadap sipil.
Menurutnya, kebijakan pemolisian perlu diperbaiki dalam proses reformasi Polri. Kebijakan Community Policing perlu didorong, di mana Polri berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan berbagai ancaman kejahatan. Polisi dapat memecahkan masalah sampai akarnya dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan agar kasus kriminal dapat terus turun.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof Muradi memaparkan, terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) yang diadukan ke Polri selama 2023. Dari jumlah itu baru berhasil diselesaikan 8.008 kasus.
Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat pada 2022 jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender pada lembaga pelayanan berada di angka 339.782 kasus. Keterlibatan anggota Polri dalam peristiwa kekerasan juga terbilang tinggi. Satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan melibatkan oknum anggota Polri, yang mencakup penembakan terhadap sipil.
Menurutnya, kebijakan pemolisian perlu diperbaiki dalam proses reformasi Polri. Kebijakan Community Policing perlu didorong, di mana Polri berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan berbagai ancaman kejahatan. Polisi dapat memecahkan masalah sampai akarnya dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya pencegahan agar kasus kriminal dapat terus turun.
Lihat Juga :
