JK Beberkan Asal Muasal Lahan 340.000 Hektare Milik Prabowo Subianto
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) buka-bukaan soal asal muasal lahan 340.000 hektare milik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang disinggung Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 7 Januari 2024 malam. Lahan yang tersebut berada di wilayah Kalimantan Timur.
"Karena di debat pembicaraan di TV juga banyak yang sampaikan itu yang mengatakan lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo, itu saya yang memberikan," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (11/1/2024).
JK menjelaskan awal dirinya menjabat sebagai Wapres ke-10 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo mendatanginya dan hendak melanjutkan bisnis pabrik kertas milik pengusaha Bob Hasan yang macet di salah satu bank BUMN.
"Kira-kira 10 hari setelah saya menjabat itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor, karena saya sudah kenal lama baik, teman baik lah. Saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Ada apa ini saya bilang?. Dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli PT. Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu milik Bob Hasan yang macet di bank," ujarnya.
Selanjutnya, JK menelpon Direktur Utama Bank BUMN kala itu menanyakan terkait pabrik kertas yang macet. JK menyebut lahan pabrik kertas hendak dijual seharga ratusan juta dollar.
"Dia bilang sekarang kita mau jual 150 juta dollar, dan sudah ada peminatnya dari Singapura sudah mau beli. Saya bilang jangan jual ke Singapura lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip gitu. Boleh Pak asal cash tidak boleh restrukturisasi pinjaman lagi dipinjamkan lagi harus cash. Jadi di depan saya, masih ada Pak Prabowo saya sampaikan ini boleh tapi cash 150 juta dollar. Mau gak? Mau," ucap JK.
"Jadi sekarang saya bilang setelah ini anda pergi ke Mandiri ketemu Pak Agus, ketemulah. Deal, saya dengar beberapa waktu kemudian maka dia bayar dan itu kemudian jadi milik Pak Prabowo pabrik itu," tambahnya.
JK menyebut pabrik kertas membutuhkan perluasan lahan untuk menjadi hutan industri. JK mengungkap lahan yang dimaksud berada di Penajam, Kalimantan Timur seluas kurang lebih 200.000 hektare.
"Rupanya karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon untuk bahan baku pabrik kertas itulah luasnya di Penajam itu lebih 200.000. Saya tidak tahu anunya (HGU atau bukan), tapi biasanya pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo punya lahan seperti yang saya baca," ungkapnya.
JK menilai jika Prabowo mengembalikan aset lahan tersebut ke negera jauh lebih baik. Terlebih lahan tersebut tidak terpakai saat ini.
"Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembalikan ke negara memang saatnya begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu. Jadi itulah kronologis, saya bukannya saya berikan, dia beli pabriknya, pabriknya ada izin lahan tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kalau tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari pada IKN,” katanya.
”Jadi langsung menjadi bagian dari kota kalau tidak salah itu jadinya, saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya cuma setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, itu arahan saya ke Mandiri, itulah yang terjadi supaya jelas. Karena dia mengatakan saya tidak punya hak untuk memberikan, yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, izinnya pabrik bukan lahan," tuturnya.
"Karena di debat pembicaraan di TV juga banyak yang sampaikan itu yang mengatakan lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo, itu saya yang memberikan," kata JK di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (11/1/2024).
JK menjelaskan awal dirinya menjabat sebagai Wapres ke-10 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo mendatanginya dan hendak melanjutkan bisnis pabrik kertas milik pengusaha Bob Hasan yang macet di salah satu bank BUMN.
"Kira-kira 10 hari setelah saya menjabat itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor, karena saya sudah kenal lama baik, teman baik lah. Saya bilang silakan duduk Pak Jenderal. Ada apa ini saya bilang?. Dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli PT. Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu milik Bob Hasan yang macet di bank," ujarnya.
Selanjutnya, JK menelpon Direktur Utama Bank BUMN kala itu menanyakan terkait pabrik kertas yang macet. JK menyebut lahan pabrik kertas hendak dijual seharga ratusan juta dollar.
"Dia bilang sekarang kita mau jual 150 juta dollar, dan sudah ada peminatnya dari Singapura sudah mau beli. Saya bilang jangan jual ke Singapura lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip gitu. Boleh Pak asal cash tidak boleh restrukturisasi pinjaman lagi dipinjamkan lagi harus cash. Jadi di depan saya, masih ada Pak Prabowo saya sampaikan ini boleh tapi cash 150 juta dollar. Mau gak? Mau," ucap JK.
"Jadi sekarang saya bilang setelah ini anda pergi ke Mandiri ketemu Pak Agus, ketemulah. Deal, saya dengar beberapa waktu kemudian maka dia bayar dan itu kemudian jadi milik Pak Prabowo pabrik itu," tambahnya.
JK menyebut pabrik kertas membutuhkan perluasan lahan untuk menjadi hutan industri. JK mengungkap lahan yang dimaksud berada di Penajam, Kalimantan Timur seluas kurang lebih 200.000 hektare.
"Rupanya karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon untuk bahan baku pabrik kertas itulah luasnya di Penajam itu lebih 200.000. Saya tidak tahu anunya (HGU atau bukan), tapi biasanya pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo punya lahan seperti yang saya baca," ungkapnya.
JK menilai jika Prabowo mengembalikan aset lahan tersebut ke negera jauh lebih baik. Terlebih lahan tersebut tidak terpakai saat ini.
"Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembalikan ke negara memang saatnya begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu. Jadi itulah kronologis, saya bukannya saya berikan, dia beli pabriknya, pabriknya ada izin lahan tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kalau tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari pada IKN,” katanya.
”Jadi langsung menjadi bagian dari kota kalau tidak salah itu jadinya, saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya cuma setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, itu arahan saya ke Mandiri, itulah yang terjadi supaya jelas. Karena dia mengatakan saya tidak punya hak untuk memberikan, yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, izinnya pabrik bukan lahan," tuturnya.
(cip)