Soal Usulan Jokowi Ubah Format Debat, TPN Ganjar-Mahfud Serahkan ke KPU

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD , Arsjad Rasjid merespons keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal usulan perubahan format debat peserta pilpres 2024. Arsjad menegaskan setiap warga negara berhak berbicara atau memberikan masukan demi kemajuan bangsa.

"Kalau saya bilang setiap orang boleh (mengusulkan) termasuk Presiden dan juga siapa pun untuk memberikan opini dan itu wajar. Itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika," ujar Arsjad di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).



Kendati demikian, lanjut dia, keputusan terkait usulan tersebut tetap menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara debat. Pihaknya percaya KPU akan membuat keputusan terbaik untuk format debat selanjutnya.

"Jadi balik lagi itu semua adalah keputusan KPU. Jadi kita serahkan semuanya ke KPU, balik lagi, kita percaya KPU akan memberikan yang terbaik," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini KPU telah menyelenggarakan tiga kali debat untuk peserta Pilpres 2024. Debat selanjutnya akan berlangsung pada 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024.

Debat pada tanggal 21 Januari 2024 akan diikut oleh cawapres dengan tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, serta Masyarakat Adat dan Desa.

Selanjutnya untuk debat terakhir menjadi panggung capres yang akan saling beradu gagasan soal Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap debat pilpres selanjutnya dapat dirancang dengan lebih baik. Alasannya agar para capres bisa saling serang masing-masing kebijakan tanpa menyerang personal.



"Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup, saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," ujar Jokowi.