Jaksa Agung Dorong Jajarannya Jadikan Hukum sebagai Panglima
Rabu, 10 Januari 2024 - 13:40 WIB
loading...
Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong jajarannya menjadikan hukum sebagai panglima di Indonesia. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong jajarannya menjadikan hukum sebagai panglima di negeri ini. Dia menitikberatkan pelaksanaan program-program penyelamatan keuangan negara pada 2024.
Namun, tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendampingan, pengawalan, dan pengamanan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2024, ia melanjutkan, tantangan penegakan hukum ke depan akan semakin berat dan kompleks.
Ia pun mendorong jajarannya bisa menjaga insan yang mengarusutamakan hukum sebagai panglima di negeri ini. "Kita semua harus mampu ada di dalamnya dengan menyiapkan insan Adhyaksa yang mendorong hukum sebagai panglima di negeri ini," katanya, Rabu (10/1/2024).
Dia menuturkan, optimalisasi peranan Intelijen sebagai penopang dan pendukung penegakan hukum sangat penting. Sebab, dapat menciptakan informasi dini kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan.
Demikian pula dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, harus bisa berdampak positif dalam melakukan berbagai negosiasi yang melibatkan negara atau pemerintah di dunia internasional karena mewakili negara dalam sidang-sidang arbitrase internasional. Jaksa Agung pun berharap Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis negara yang berdampak hukum internasional.
Namun, tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendampingan, pengawalan, dan pengamanan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2024, ia melanjutkan, tantangan penegakan hukum ke depan akan semakin berat dan kompleks.
Ia pun mendorong jajarannya bisa menjaga insan yang mengarusutamakan hukum sebagai panglima di negeri ini. "Kita semua harus mampu ada di dalamnya dengan menyiapkan insan Adhyaksa yang mendorong hukum sebagai panglima di negeri ini," katanya, Rabu (10/1/2024).
Dia menuturkan, optimalisasi peranan Intelijen sebagai penopang dan pendukung penegakan hukum sangat penting. Sebab, dapat menciptakan informasi dini kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan.
Demikian pula dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, harus bisa berdampak positif dalam melakukan berbagai negosiasi yang melibatkan negara atau pemerintah di dunia internasional karena mewakili negara dalam sidang-sidang arbitrase internasional. Jaksa Agung pun berharap Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan strategis negara yang berdampak hukum internasional.
Lihat Juga :
