Langkah Tegas Ganjar-Mahfud Atasi Pinjol yang Resahkan Warga
loading...
Capres Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyengsarakan masyarakat. Tugas tersebut akan diserahkan pada Direktorat Siber, yang khusus dibentuk salah satunya untuk menangani praktik pinjol yang meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut berangkat dari keprihatinan Ganjar-Mahfud terhadap menjamurnya platform digital yang menjerat rakyat Indonesia. Menurut dia, rakyat harus dibebaskan dari tipu daya pinjol abal-abal hingga platform judi online.
"Pinjaman online (pinjol), judi online, kekerasan seksual. Ini perlu mendapatkan perhatian," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).
Menurut Ganjar, perlu adanya reformasi di tubuh institusi Kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Negara melalui aparat penegak hukum harus sungguh-sungguh hadir untuk melindungi masyarakat.
"Reformasi betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system, termasuk pengembangan cyber SDM kita yang kuat," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof Muradi mengungkapkan, kemunculan kejahatan siber menjadi semakin merajalela. Ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat dan masif.
"Hal ini ditunjukan melalui masifnya situs judi online dan kasus pinjaman online yang semakin meningkat hingga meresahkan masyarakat," urai dia.
Saat ini sudah ada 10 Polda yang mempunyai Direktorat Siber. Upaya positif tersebut perlu ditingkatkan dan diperbanyak bila perlu hingga pembentukan badan khusus yang menangani masalah siber.
"Dengan membentuk Badan Siber Polri untuk dapat mengkoordinir dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap siber dapat dilakukan dengan SDM yang ahli serta respon yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis," katanya.
Komitmen tersebut berangkat dari keprihatinan Ganjar-Mahfud terhadap menjamurnya platform digital yang menjerat rakyat Indonesia. Menurut dia, rakyat harus dibebaskan dari tipu daya pinjol abal-abal hingga platform judi online.
"Pinjaman online (pinjol), judi online, kekerasan seksual. Ini perlu mendapatkan perhatian," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).
Menurut Ganjar, perlu adanya reformasi di tubuh institusi Kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Negara melalui aparat penegak hukum harus sungguh-sungguh hadir untuk melindungi masyarakat.
"Reformasi betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system, termasuk pengembangan cyber SDM kita yang kuat," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof Muradi mengungkapkan, kemunculan kejahatan siber menjadi semakin merajalela. Ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat dan masif.
"Hal ini ditunjukan melalui masifnya situs judi online dan kasus pinjaman online yang semakin meningkat hingga meresahkan masyarakat," urai dia.
Baca Juga :
OJK Ancam 13 Pinjol yang Masih Beri Bunga Tinggi
Saat ini sudah ada 10 Polda yang mempunyai Direktorat Siber. Upaya positif tersebut perlu ditingkatkan dan diperbanyak bila perlu hingga pembentukan badan khusus yang menangani masalah siber.
"Dengan membentuk Badan Siber Polri untuk dapat mengkoordinir dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap siber dapat dilakukan dengan SDM yang ahli serta respon yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis," katanya.
Lihat Juga :
(abd)
