Analis Pertahanan Nilai Keterbukaan Data Pertahanan Bukan Hal Tabu
loading...
A
A
A
"Saya kira, permintaan pembukaan data terkait capaian Minimum Essential Force bukanlah hal yang berlebihan dan melanggar UU KIP. Termasuk, data anggaran dan alutsista yang kita miliki. Toh, lembaga-lembaga pemeringkat internasional bisa dengan mudah memperoleh data-data tersebut seperti dua lembaga pengindeks yang saya sebut di atas," kata Simon.
Ia memberikan contoh sejumlah data strategi terbaru Amerika Serikat dipublikasikan oleh Angkatan Darat mereka. Termasuk anggaran, jumlah alutsista, doktrin militer, fasilitas militer mereka, dan pengembangan pengetahuan kemiliteran AS.
"Istilah Multi Domain Operation yang membagi matra peperangan dalam lima matra (darat, laut, udara, siber, dan luar angkasa) itu munculnya dari AD AS. Memang ada sejumlah fasilitas yang dirahasiakan, tapi itu sifatnya terbatas, tidak semuanya," kata Simon.
Di Indonesia, informasi strategi pertahanan kita itu dapat diakses, contohnya buku putih pertahanan, doktrin pertahanan, doktrin operasi setiap matra.
"Anggaran semua kementerian itu dapat diakses pengadaan barang dan jasa mereka. Kenapa Kementerian Pertahanan tidak bisa diakses pengadaan persenjataan mereka? Ini kan tidak seimbang dalam menerapkan undang-undang. Makanya perlu diuji konsekuensi apa saja yang boleh diumumkan dan mana yang tidak boleh. Misalnya diumumkan nama dan jenis pesawat, berapa jumlahnya? mengapa butuh pesawat itu? mengapa membeli yang bekas?" jelas Simon.
Ia memberikan contoh sejumlah data strategi terbaru Amerika Serikat dipublikasikan oleh Angkatan Darat mereka. Termasuk anggaran, jumlah alutsista, doktrin militer, fasilitas militer mereka, dan pengembangan pengetahuan kemiliteran AS.
"Istilah Multi Domain Operation yang membagi matra peperangan dalam lima matra (darat, laut, udara, siber, dan luar angkasa) itu munculnya dari AD AS. Memang ada sejumlah fasilitas yang dirahasiakan, tapi itu sifatnya terbatas, tidak semuanya," kata Simon.
Di Indonesia, informasi strategi pertahanan kita itu dapat diakses, contohnya buku putih pertahanan, doktrin pertahanan, doktrin operasi setiap matra.
"Anggaran semua kementerian itu dapat diakses pengadaan barang dan jasa mereka. Kenapa Kementerian Pertahanan tidak bisa diakses pengadaan persenjataan mereka? Ini kan tidak seimbang dalam menerapkan undang-undang. Makanya perlu diuji konsekuensi apa saja yang boleh diumumkan dan mana yang tidak boleh. Misalnya diumumkan nama dan jenis pesawat, berapa jumlahnya? mengapa butuh pesawat itu? mengapa membeli yang bekas?" jelas Simon.
Lihat Juga :
