Partai Perindo Dukung Gagasan Ganjar Terkait Pembentukan Dubes Siber
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung pembentukan Dubes Siber yang digagas Capres Ganjar Pranowo. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 menyebut pentingnya mengadakan Duta Besar (Dubes) Siber. Hal itu lantaran persoalan keamanan siber mendesak untuk ditangani.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung pembentukan Dubes Siber. ”Dubes Siber itu sudah jadi keharusan segera karena di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum menjadi prioritas,” ujar Nuning panggilan akrabnya, Minggu (7/1/2024).
Dari sudut pandang geopolitik dan geostrategis, kata Nuning, posisi strategis Indonesia berada di titik tumpu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. “Pergeseran konsep Amerika Serikat (AS) soal Indo-Pacific ini memberi arti bahwa Indonesia harus siap menjadi sebuah kekuatan regional yang signifikan,” katanya.
Baca juga: Debat Pilpres 2024, Ganjar: Kita Mesti Menguatkan BSSN
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut bagaimana Indonesia menjalankan peran ini jelas akan memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap arsitektur politik dan militer pertahanan kawasan.
”Dalam kaitan KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila tampil dan berbicara masalah Indo-Pacific seyogyanya disesuaikan dengan sikon geopolitik yang berlaku, bukan dengan pelbagai data teori secara umum, sebaiknya dengan data intelijen,” katanya.
Baca juga: Ketua DPP Perindo: Kemandirian Produksi Alutsista Kunci Efektivitas Sishankamrata
”Karena Indo-Pasific (Inpac) adalah konsep AS, disarankan Jokowi menyampaikan pentingnya masalah stabilitas kawasan. Tujuan AS dengan Inpac adalah stabilitas, inilah inti persoalan,” sambungnya.
Pengamat militer dan intelijen ini menekankan kerja sama intelijen antarnegara ASEAN adalah sebuah keniscayaan agar negara non ASEAN tak dapat melakukan data collection semaunya di negara-negara ASEAN.
”ASEAN Way sendiri dibangun berdasarkan kepentingan bersama antarnegara ASEAN. Intinya cara-cara informal ASEAN Way inilah yang dapat mengatur konflik antaranegara-negara Asia Tenggara dibandingkan dengan konsep legalisasi Barat yang kaku,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung pembentukan Dubes Siber. ”Dubes Siber itu sudah jadi keharusan segera karena di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum menjadi prioritas,” ujar Nuning panggilan akrabnya, Minggu (7/1/2024).
Dari sudut pandang geopolitik dan geostrategis, kata Nuning, posisi strategis Indonesia berada di titik tumpu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. “Pergeseran konsep Amerika Serikat (AS) soal Indo-Pacific ini memberi arti bahwa Indonesia harus siap menjadi sebuah kekuatan regional yang signifikan,” katanya.
Baca juga: Debat Pilpres 2024, Ganjar: Kita Mesti Menguatkan BSSN
Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut bagaimana Indonesia menjalankan peran ini jelas akan memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap arsitektur politik dan militer pertahanan kawasan.
”Dalam kaitan KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila tampil dan berbicara masalah Indo-Pacific seyogyanya disesuaikan dengan sikon geopolitik yang berlaku, bukan dengan pelbagai data teori secara umum, sebaiknya dengan data intelijen,” katanya.
Baca juga: Ketua DPP Perindo: Kemandirian Produksi Alutsista Kunci Efektivitas Sishankamrata
”Karena Indo-Pasific (Inpac) adalah konsep AS, disarankan Jokowi menyampaikan pentingnya masalah stabilitas kawasan. Tujuan AS dengan Inpac adalah stabilitas, inilah inti persoalan,” sambungnya.
Pengamat militer dan intelijen ini menekankan kerja sama intelijen antarnegara ASEAN adalah sebuah keniscayaan agar negara non ASEAN tak dapat melakukan data collection semaunya di negara-negara ASEAN.
”ASEAN Way sendiri dibangun berdasarkan kepentingan bersama antarnegara ASEAN. Intinya cara-cara informal ASEAN Way inilah yang dapat mengatur konflik antaranegara-negara Asia Tenggara dibandingkan dengan konsep legalisasi Barat yang kaku,” ujarnya.
Lihat Juga :
