Tamsil Ajak Kalangan Terdidik Bersuara Terhadap Ketidaknetralan di Pemilu 2024

JAKARTA - Seluruh elemen masyarakat dan kalangan terdidik diimbau untuk bersuara atas indikasi ketidaknetralan pemerintah dan kecurangan dalam Pemilu 2024 . Sudah waktunya kalangan yang memiliki akal sehat untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil.

Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Tamsil Linrung menilai, pertemuan Jokowi dengan Prabowo merupakan bukti ketidaknetralan dalam Pilpres 2024. “Sejak awal beliau juga sudah menegaskan akan cawe-cawe (ikut campur) dałam Pemilu,” kata Tamsil, yang juga Caleg DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini, Minggu (7/1/2024).

Sebenarnya, lanjut Tamsil, pertemuan Jokowi-Prabowo bukan satu-satunya bukti ketidaknetralan pemerintah. Dijelaskannya, aparat pemerintahan juga banyak ditemukan dań dilaporkan karena terindikasi membantu pasangan calon tertentu.



“Kalau itu inisiatif mereka sendiri (aparat) harusnya ada teguran. Kalau ada pembiaran berarti memang berasal dari pucuk pimpinannya yang mendorong terjadinya tindakan (keterlibatan) tersebut,” papar Tamsil.

Seharusnya Badań Pengawasan Pemilu (Bawaslu) bertindak atas pelanggaran pasangan calon tertentu ini selama kampanye. Mulai dari dugaan adaya bagi-bagi uang, pemasangan baliho oleh aparat negara, intimidasi, dan sebagainya. “Bawaslu terkesan membiarkan saja pelangaran-pelanggaran tersebut,” kata dia.



Tamsil melihat kelompok masyarakat yang terdidik harus berani bersuara dan melawan makin maraknya perilaku yang menunjukkan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024. Mereka harus tegas meminta agar pemerintah menunjukkan kenetralan mereka.

“Dengan masifnya ketidaknetralan ini, yang bisa melawan hanya rakyat. Khususnya kalangan akademisi, dari mahasiswanya sampai guru besar. Termasuk ormas-ormas Islam Muhammadiyah, NU, maupun ormas-ormas keagamaan lainnya. Apalagi yang mereka takutkan dan mereka tunggu?” tanya Tamsil.

Diingatkannya, kecurangan dan ketidaknetralan aparat negara tidak boleh dibiarkan. Sebab hal ini akan merusak dan bertentangan dengan konstitusi. “Kalau ini ada terus maka bisa menimbulkan disintegrasi bangsa,” ungkapnya.