PKS dan Serikat Buruh Berikan Rapor Merah untuk Jokowi Terkait Ketenagakerjaan

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan aktivis buruh memberikan rapor merah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Hal itu dilakukan setelah melakukan evaluasi terkait kinerja ketenagakerjaan pemerintahan Jokowi.

Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja (Bidnaker) DPP PKS Indra, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus co-captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat sepakat memberikan rapor merah untuk kebijakan ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Bidnaker DPP PKS Indra menyampaikan alat ukur objektif yang digunakan dalam evaluasi pemerintahan ini, yaitu janji kampanye, politik hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan selama ini.



"Setiap tahun kami dari PKS melakukan evaluasi, dan setiap tahun pula kita belum pernah membuat rapor rezim Jokowi tidak merah. Artinya dari awal kekuasaan rezim Jokowi berjalan di republik ini waktu demi waktu, rapornya merah, merah, dan semakin hari semakin kelam," jelas Indra dalam keterangannya, Ahad (7/1/2024).

Indra mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya untuk mewujudkan perubahan. Memilih capres yang punya rekam jejak berpihak kepada buruh dan partai yang konsisten menjadi pembela buruh di parlemen.



Arif Minardi menambahkan, jika capaian kebijakan Jokowi untuk Buruh masih jauh dari harapan. "Jadi menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari Bapak Upah Murah," ungkap Ketua FSP LEM Arif Minardi

Ketua Umum SPN Djoko Heriyono pun mengungkapkan tentang pemerintahan Jokowi yang tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh dan keluarganya selama 10 tahun memimpin. "Maka saya berani membuat pernyataan bahwa selama 10 tahun, yang sekarang tinggal 7 bulan lagi, itu rapornya merah," ujarnya.

Co-captain Timnas AMIN yang juga aktif sebagai Ketua KSPSI Jumhur Hidayat pun memberikan rapor merah dengan menyoroti turunnya industri dan banyaknya hukum pro oligarki yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karenanya, ia pun mengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres yang mengusung perubahan, yaitu Anies-Muhaimin.