Debat Capres Diharapkan Eksplorasi Sistem dan Strategi Pertahanan Nasional

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar debat Pilpres 2024 , Minggu (7/1/2024) hari ini. Debat kali ini mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri.

Tiga pasang calon telah mempublikasikan visi misi mereka terkait tema-tema tersebut. Secara umum, semua menyinggung tentang ide pembangunan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista, soal topik kesejahteraan prajurit TNI hingga soal peningkatan kemampuan mengatasi ancaman siber.

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, visi misi tiga paslon secara umum sejalan dengan visi pertahanan nasional, yakni soal komando cadangan, alutsista, sistem pertahanan, dan hubungan sipil-militer. Namun ia mengingatkan kepada para kandidat bahwa pertahanan adalah sebuah sistem dan strategi yang saling berkaitan satu sama lain.



"Kita, misalnya, boleh saja memperkuat alutsista, namun di sisi yang lain, tanpa penguatan ekonomi, kita hanya mampu bertahan dalam hitungan hari saat ada peperangan," kata Simon, sapaan akrab pria Ngasiman Djoyonegoro, dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Begitu halnya dengan serangan-seragan yang sifatnya nonfisik kepada bangsa Indonesia, terutama generasi muda, menurut Simon, hal ini jarang sekali menjadi fokus para kandidat. Misalnya, serangan ideologi ekstremisme yang berpotensi memecah belah bangsa, itu yang harus diantisipasi secara lebih serius.

"Terkait dengan tata data dan informasi, saya kira tidak banyak disinggung secara khusus oleh para kandidat. Mau secanggih apa pun pertahanan kita di dunia siber, tanpa dibarengi dengan tata data dan informasi yang baik, maka akan jebol-jebol juga," kata Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal Jakarta itu.

Pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan satu matra tapi harus dibangun dalam sistem yang terintegrasi lintas matra, dan bukan hanya domain TNI. Matra darat, laut, udara, siber, dan luar angkasa, kata Simon, harus bersinergi. Para capres nanti harus mampu menunjukkan cara pandang dalam memperkuat pertahanan lintas matra, termasuk kapasitas, penilaian, dan strategi level interoperabilitas lintas matra.



Dengan berjalannya target Minimum Essential Force (MEF) dalam pertahanan nasional, Indonesia sedang memperkuat Revolution in Military Affairs (RMA). Dalam kerangka RMA interoperabilitas dibangun dalam kesatupaduan teknologi, doktrin dan organisasi militer. Dalam konteks Indonesia, kesatupaduan tersebut terkerangkakan dalam sabuk pertahanan negara kepulauan.

"Sebetulnya gagasan New Essential Force, modernisasi alutsista maupun melanjutkan MEF sebagaimana yang diusung tiga paslon, itu kerangkanya menggunaka RMA," kata Simon.

Karena itu, menurut Simon, para capres harus mampu meneruskan kerangka RMA dalam sabuk pertahanan negara kepulauan agar tidak ketinggalan, maka juga harus disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini.

"Isu-isu terkini saya kira sudah seharusnya menjadi perhatian serius, terutama dampak yang ditimbulkan terhadap pertahanan nasional, yaitu: KKB di Papua, pengungsi Rohingnya, Human traficking, klaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu oleh Malaysia, dan respons masyarakat terhadap konfik luar negeri," kata Simon.

Dalam kacamata Simon, kawasan Indo Pasifik sedang digunakan sebagai kawasan proksi. Indonesia pasti akan terlibat di dalamnya. "Tentu saja dampak ketegangan dan potensi peperangan di kawasan ini dirasakan Indonesia dalam lima tahun ke depan," kata Simon.

Ia mengatakan, isu-isu tersebut perlu dieksplorasi secara luas oleh para capres-cawapres dari sudut pandang masing-masing. Selain untuk melihat efektivitas dan kapasitas kandidat, jawaban dari mereka akan memperlihatkan gambaran ideologi dan keberpihakan dari masing-masing pasangan calon.

"Terakhir, saya ingin tekankan bahwa perkembangan lingkungan strategis kita terus dinamis dan membutuhkan antisipasi dan respons cepat. Upaya apa yang hendak dilakukan oleh para kandidat untuk membangun antispasi dan respon cepat tersebut?" kata Simon.

Pertanyaan selanjutnya adalah Laut China Selatan sebagai episentrum baru konflik Barat-Timur apakah Indonesia hanya butuh memperkuat alutsista? Bagaimana Indonesia mempergunakan ruang diplomasi internasional untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan? Bagaimana jika peperangan di Laut China Selatan benar-benar terjadi? Apa strategi yang dipersiapkan?

"Saya kira, para kandidat masih memberikan paparan secara umum saja. Padahal itu membutuhkan jawaban konkret dan meyakinkan," kata Simon.