TPN Minta Komnas HAM Lindungi Relawan Ganjar-Mahfud Korban Penganiayaan Oknum TNI
Rabu, 03 Januari 2024 - 18:27 WIB
loading...
Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ifdhal Kasim. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) melindungi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali. Korban merupakan relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
"Kami meminta kepada Komnas HAM, kepada para korban ini terutama yang sudah di rumah sakit itu dan juga yang rawat jalan dan kepada keluarganya. Harus ada perlindungan oleh Komnas HAM kepada mereka,” ujar Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ifdhal Kasim usai melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Menurutnya, hal itu diperlukan agar korban maupun keluarga tidak mendapatkan ancaman intimidasi dari pihak tertentu. "Sebab kita tahu bahwa korban ini ingin diperlakukan secara manusiawi juga, karena itu mereka juga harus terhindar dari berbagai bentuk intimidasi, apalagi dalam keadaan sakit. Karena itu butuh perlindungan," katanya.
Baca juga: Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Penganiayaan Relawan ke Komnas HAM
"Sehingga mereka tidak ada perasaan ketakutan sudah di rumah sakit kemudian merasa terancam juga kan akan memperlambat proses penyembuhan mereka," sambungnya.
Dia menjelaskan diperlukan sebuah rekomendasi dari Komnas HAM jika ingin mendapatkan perlindungan dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Tahap sekarang ini kita melaporkan dulu ke Komnas HAM, nanti Komnas HAM memastikan apa yang dialami oleh korban. Sehingga nanti mereka akan mengeluarkan surat perlindungan termasuk untuk LPSK," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mengumumkan dukungan bukti-bukti terkait dengan kronologi peristiwa, bukti material, seperti hasil visum terhadap 7 orang yang mengalami luka cukup berat itu.
"Kita akan memberi dukungan untuk itu dan nanti Komnas HAM akan memutuskan apakah perlu untuk membuat tim pemantauan atau tidak," imbuhnya.
Sebelumnya, Komnas HAM telah membentuk satu tim untuk mengawasi pelaksanaan pemilu secara umum. Khususnya hak-hak konstitusional memilih dan dipilih.
"Tapi khsusus untuk kasus boyolali mereka akan memberi perhatian khsusus. Nah karena itu mereka akan menyelidiki lebih jauh apa yang terjadi atas peristiwa ini,"katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari tim hukum paslon nomor urut 3. Ada beberapa relawan atau pendukung yang mengalami tindakan kekerasan dari oknum TNI.
"Tadi dari laporan itu masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami, misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum, demikian juga salinan visum, salinan atau rekaman CCTV, dan kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap dan utuh," katanya.
Usai mendapatkan laporan yang lengkap, maka Komnas HAM akan melakukan analisis kasus tersebut. "Dari situ kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Jadi memang kita masih memerlukan beberapa alat bukti yang itu dijanjikan oleh tim hukum akan dilengkapi menyusul,” pungkasnya.
"Kami meminta kepada Komnas HAM, kepada para korban ini terutama yang sudah di rumah sakit itu dan juga yang rawat jalan dan kepada keluarganya. Harus ada perlindungan oleh Komnas HAM kepada mereka,” ujar Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ifdhal Kasim usai melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Menurutnya, hal itu diperlukan agar korban maupun keluarga tidak mendapatkan ancaman intimidasi dari pihak tertentu. "Sebab kita tahu bahwa korban ini ingin diperlakukan secara manusiawi juga, karena itu mereka juga harus terhindar dari berbagai bentuk intimidasi, apalagi dalam keadaan sakit. Karena itu butuh perlindungan," katanya.
Baca juga: Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Laporkan Penganiayaan Relawan ke Komnas HAM
"Sehingga mereka tidak ada perasaan ketakutan sudah di rumah sakit kemudian merasa terancam juga kan akan memperlambat proses penyembuhan mereka," sambungnya.
Dia menjelaskan diperlukan sebuah rekomendasi dari Komnas HAM jika ingin mendapatkan perlindungan dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Tahap sekarang ini kita melaporkan dulu ke Komnas HAM, nanti Komnas HAM memastikan apa yang dialami oleh korban. Sehingga nanti mereka akan mengeluarkan surat perlindungan termasuk untuk LPSK," ujarnya.
Selain itu, dirinya juga mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud mengumumkan dukungan bukti-bukti terkait dengan kronologi peristiwa, bukti material, seperti hasil visum terhadap 7 orang yang mengalami luka cukup berat itu.
"Kita akan memberi dukungan untuk itu dan nanti Komnas HAM akan memutuskan apakah perlu untuk membuat tim pemantauan atau tidak," imbuhnya.
Sebelumnya, Komnas HAM telah membentuk satu tim untuk mengawasi pelaksanaan pemilu secara umum. Khususnya hak-hak konstitusional memilih dan dipilih.
"Tapi khsusus untuk kasus boyolali mereka akan memberi perhatian khsusus. Nah karena itu mereka akan menyelidiki lebih jauh apa yang terjadi atas peristiwa ini,"katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan dari tim hukum paslon nomor urut 3. Ada beberapa relawan atau pendukung yang mengalami tindakan kekerasan dari oknum TNI.
"Tadi dari laporan itu masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami, misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum, demikian juga salinan visum, salinan atau rekaman CCTV, dan kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap dan utuh," katanya.
Usai mendapatkan laporan yang lengkap, maka Komnas HAM akan melakukan analisis kasus tersebut. "Dari situ kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Jadi memang kita masih memerlukan beberapa alat bukti yang itu dijanjikan oleh tim hukum akan dilengkapi menyusul,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
