Pengamat Sebut Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Jadi Alat Politik Pilpres
Selasa, 02 Januari 2024 - 19:13 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Ganjar Pranowo Minta Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi: Itu Hak Rakyat
Kemudian, dia menambahkan, paslon harus membenahi teknis penyaluran bansos serta pengawasannya. “Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka dan bisa diawasi. Sehingga cerita bansos yang tidak tepat sasaran, harus bisa diminimalisir oleh pemimpin mendatang," ungkapnya.
Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah (UGM) Mada Sukmajati mengungkapkan, bansos merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu.
"Bansos ini kan memang program negara, jadi bukan program personal. Sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa bansos ini memang program negara, bukan program personal, apalagi dikaitkan dengan pemilu," katanya.
Menurut Mada, program bansos sepatutnya tetap disalurkan karena kondisi masyarakat yang memang membutuhkan. Namun penyaluran itu harus disertai edukasi politik bahwa bansos tidak terkait paslon atau peserta pemilu.
"Menurut saya karena ini kebutuhan masyarakat begitu mendesak, tidak apa-apa tetap dideliver program ini, tapi dengan penguatan pendidikan politik. Dalam artian politisasi itu program ini diklaim menjadi milik peserta pemilu tertentu," tegasnya.
Kemudian, dia menambahkan, paslon harus membenahi teknis penyaluran bansos serta pengawasannya. “Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka dan bisa diawasi. Sehingga cerita bansos yang tidak tepat sasaran, harus bisa diminimalisir oleh pemimpin mendatang," ungkapnya.
Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah (UGM) Mada Sukmajati mengungkapkan, bansos merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu.
"Bansos ini kan memang program negara, jadi bukan program personal. Sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa bansos ini memang program negara, bukan program personal, apalagi dikaitkan dengan pemilu," katanya.
Menurut Mada, program bansos sepatutnya tetap disalurkan karena kondisi masyarakat yang memang membutuhkan. Namun penyaluran itu harus disertai edukasi politik bahwa bansos tidak terkait paslon atau peserta pemilu.
"Menurut saya karena ini kebutuhan masyarakat begitu mendesak, tidak apa-apa tetap dideliver program ini, tapi dengan penguatan pendidikan politik. Dalam artian politisasi itu program ini diklaim menjadi milik peserta pemilu tertentu," tegasnya.
Lihat Juga :
