Pengamat Militer: Manajemen Pertahanan Indonesia Perlu Adopsi Network Centric Warfare

JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyebut manajemen pertahanan Indonesia perlu mengadopsi teknologi peperangan terkini yang menekankan pada interoperabilitas lintas matra atau Network Centric Warfare.

Hal itu disampaikan Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam bincang ringan pertahanan bertajuk “Refleksi Akhir Tahun: Quo Vadis Manajemen Pertahanan?” yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) Sabtu (20/12/2023).

”Network Centric Warfare sangat penting sebagai sistem komando dan pengendalian yang fokus pada penggunaan teknologi informasi mutakhir berbasis komputer yang terintegrasi dalam satu sistem komputer atau digital,” ujarnya.

Baca Juga: Era Jokowi, Kekuatan Pertahanan Indonesia Terus Diperkuat

Mantan anggota Komisi I DPR ini beralasan tujuan utama Network Centric Warfare adalah terjadinya pertukaran informasi penting secara cepat atau real time, akurat, dan berkelanjutan mengenai kondisi terkini sehingga terwujud speed command dalam merespons setiap ancaman keamanan. Termasuk tercapainya keunggulan informasi

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini membeberkan bagaimana lingkungan strategis saat ini di mana ketegangan Amerika Serikat dan sekutunya yang mengusung kebebasan navigasi dengan klaim China atas perairan Laut China Selatan (LCS).



Dalam diskusi itu, Nuning juga menyebut insurgensi di Papua di mana aktor utamanya adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB). KNPB melalui TPN OPM melakukan taktik gerilya skala kecil dan sporadis dengan sasaran utama TNI-Polri dan masyarakat sipil. Ancaman ini harus segera diatasi dengan baik. ”Kunci utama untuk mengalahkan insurgensi adalah negara harus mampu merebut dukungan publik baik lokal, nasional, dan internasional,” ucapnya.

Dalam mengatasi insurgensi Papua, Nuning menyinggung peran kehumasan dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI yang harus dibenahi. Sebab Puspen TNI seringkali mengumumkan pemberangkatan atau deploy dan penempatan prajurit TNI-Polri di Papua.

”Apabila tidak dikelola dengan benar, prajurit-prajurit muda kita yang pintar dan hebat-hebat itu dikirim ke Papua hanya untuk menyongsong kematian,” ucapnya.