Diaspora Indonesia Apresiasi Program Nelayan Sejahtera Besutan Ganjar

JAKARTA - Diaspora Indonesia di Honolulu, Hawaii mengapresiasi program nelayan sejahtera besutan Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo . Sebagian diaspora yang berprofesi nelayan itu, menyambut baik rencana program Ganjar-Mahfud "Di Laut Kita Jaya, Nelayan Sejahtera".

Apresiasi dilayangkan dalam sosialisasi Ganjar-Mahfud yang digelar oleh relawan Ganjar bernama Warung Demokrasi. Dalam kegiatan itu, turut hadir pula Ganjar Pranowo memberikan sambutan secara virtual.

Koordinator Warung Demokrasi Lusy Van Dyke menjelaskan, tujuan sosialisasi program itu agar para diaspora Indonesia di Honolulu memilih Ganjar-Mahfud.

“Yang kami harapkan dari sosialisasi ini adalah untuk menjaring suara dari para WNI yang berada di Honolulu dan sekitarnya untuk memilih secara cerdas pada Pilpres nanti dan tentunya memilih Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, sekaligus mengamplifikasi program Paslon 03 yang jelas pro rakyat,” ujar Lusy dalam keterangannya dikutip, Kamis (28/12/2023).



Diketahui, program itu mencakup perbaikan sistem distribusi dan pemasaran hasil tangkapan, subsidi BBM bagi para nelayan yang harus tepat sasaran, serta menyediakan dukungan alat tangkap. Para nelayan di sana juga menyambut baik tersedianya askes nelayan yang mencakup aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan hari tua.

Sementara itu, Alaika Putra yang berprofesi sebagai nelayan di Honolulu itu menilai, Ganjar sangat peduli dengan nelayan. Dalah satu buktinya, Ganjar menyempatkan hadir acara tersebut meski melalui virtual. "Kehadiran Mas Ganjar malam ini adalah bukti kepedulian beliau atas para nelayan,” ujar Alaika Putra.

Kritik Rencana Prabowo-Gibran

Diaspora Indonesia di Australia memgkritik program pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusung Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Australia for Ganjar Mahfud Anton Tobing menilai, program itu bisa menjadi preseden yang sangat buruk karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut.

"Kita sedang berusaha membangun Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Saya menyayangkan pernyataan ini karena sangat bertentangan dengan asas transparansi sebagai pedoman pemerintahan yang baik, ini bukan good governance," ujar Anton.