Pengamat Sebut 21 Program Ganjar-Mahfud Lebih Realistis Dibanding Makan Siang Gratis

Rabu, 27 Desember 2023 - 19:49 WIB
loading...
Pengamat Sebut 21 Program...
21 program pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai lebih realistis. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - 21 program pasangan calon Ganjar Pranowo -Mahfud MD dinilai lebih realistis bila dibandingkan dengan program makan siang gratis yang ditawarkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Sebab pelaksanaan program tersebut erat kaitannya dengan penganggaran.

“Program Ganjar yang 21 itu agak mendingan kalau dibandingkan program Prabowo yang muter-muter di makan siang. Tapi masih perlu diuji gagasan detailnya,” kata Ekonom CORE Akhmad Akbar Susanto, Rabu (27/12/2023).

Soal besaran anggaran, kata Akbar, anggaran pemerintah itu terbatas. Calon pemimpin harus realistis dalam membuat program dan penganggaran jika mereka nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Ini 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud

“Yang perlu diingat oleh masing-masing calon adalah bahwa anggaran pemerintah itu terbatas. Pasangan manapun semestinya tidak terlalu mudah membuat janji yang tidak bisa direalisasikan,“ jelasnya.

Menurut Akbar, anggaran dan program yang dimiliki pasangan calon harus realistis dan melihat kebutuhan masyarakat ke depan. Karena ruang untuk modifikasi anggaran sangat rendah.

Baca juga: 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud, Jubir TPN: Menunjukkan Keberpihakan pada Rakyat

“Sekadar contoh, pada 2024 total anggaran belanja dalam APBN kita hanya Rp3.300-an triliun. Dari jumlah ini, hanya 28% yang bersifat diskresioner atau bisa diutak-atik secara bebas. Lainnya, sudah dipatok-patok untuk berbagai urusan yang nonkresionari,” jelas Akbar.

Akbar pun menyoroti soal gagasan makan siang gratis yang menurutnya tidak realistis. “Bayangkan, dari anggaran yang hanya Rp900 triliun yang bersifat diskresioner, apa jadinya kalau Rp400an triliun dihabiskan hanya untuk makan siang gratis,“ ucapnya.

Pasalnya, program yang besar tentu membutuhkan pendanaan yang besar. Salah satu ide untuk menaikkan pendapatan pajak, menurut Akbar, tidak mudah.

“Berdasarkan pengalaman selama 20 tahun terakhir, tidak mudah menaikkan pendapatan pajak. Rasio pajak kita tidak pernah lebih dari 12%. Artinya, tidak mudah meningkatkan belanja, kecuali dengan utang,” ungkap Akbar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai janji kampanye paslon dalam Pilpres 2024 patut menyertakan bakal sumber pendanaan. "Biar sebuah janji kampanye realistis atau masuk akal, sebaiknya para capres mewacanakan sumber anggarannya," katanya.

Dengan menjelaskan sumber anggaran maka janji-janji kampanye tidak membebani para capres-cawapres ketika berkuasa, dan tidak mengganggu stabilisasi atau memberatkan APBN. "Dengan menjelaskan sumber dana darimana, maka siapa pun capres-nya akan lebih dipercayai oleh rakyat dan (dinilai) bukan hoaks oleh persepsi rakyat," ujarnya.

Uchok menuturkan, peluncuran program harusnya sekalian disebutkan sumber pendanaannya sehingga bisa dinilai realistis atau tidaknya program tersebut. "Misal sumber dananya berasal dari pajak nikel akan direalisasi untuk makan siang gratis," tegasnya.

Uchok mengungkapkan untuk gaji pegawai dan bayar bunga dan pokok utang saja bisa menghabiskan, minimal setengah dari APBN.

"Terus janji-janji para capres, sumber duitnya dari mana. Janji-janji capres yang akan jadi program dalam APBN ini, harus dijelaskan oleh para capres duit dari mana. Ya, bilang dari pajak mana atau pendapatan yang mana begitu? Atau jujur saja, kita akan utang untuk program itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, 21 program unggulan yang diusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD lebih hemat anggaran dan efektif untuk direalisasikan dalam waktu lima tahun.

21 program unggulan mereka berdasarkan riset ahli dan aspirasi rakyat. Program tersebut, antara lain 1 Keluarga Miskin-1 Sarjana; 1 Desa-1 Faskes-1 Nakes; KTP Sakti, Guru Ngaji Dapat Gaji.

“Semuanya didasarkan pada riset, pandangan, dan simulasi para pakar multidisiplin ilmu, dan aspirasi rakyat yang didengarkan oleh Ganjar-Mahfud saat berkeliling ke berbagai daerah. Jadi tidak berangkat dari udara hampa,” kata Aryo.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
MUI: Presiden Kurban...
MUI: Presiden Kurban Pakai APBN Tak Masalah secara Syariat demi Kepentingan Masyarakat
Gerindra Sebut Bantuan...
Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi
Komisi VII DPR Usul...
Komisi VII DPR Usul 1.000 Bioskop Desa dari APBN 2027
APBN 2027 Bisa Jadi...
APBN 2027 Bisa Jadi Alat Perjuangan Bangsa
Puspoll Indonesia: Kehadiran...
Puspoll Indonesia: Kehadiran Langsung Presiden Prabowo di DPR Kirim Sinyal Optimisme dan Kepastian Arah Negara
Purbaya: Kebijakan Fiskal...
Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat
Chatib Basri: Tugas...
Chatib Basri: Tugas Menteri Keuangan Sebetulnya Gampang! Potong, Naikkan, Pinjam
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Rekomendasi
Didanai Maroko, Nikah...
Didanai Maroko, Nikah Massal Digelar untuk 40 Warga Gaza Penyandang Disabilitas dan Cedera
Politeknik STIA LAN...
Politeknik STIA LAN Jakarta Gelar ICoGPASS, Konferensi Internasional untuk Entaskan Kemiskinan
5 Artis Indonesia yang...
5 Artis Indonesia yang Bermasalah Soal Hak Asuh Anak usai Bercerai
Berita Terkini
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Infografis
Program Makan Siang...
Program Makan Siang Gratis Berubah Jadi Makan Bergizi Gratis
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved