Akademisi Sepakat dengan Mahfud MD, Korupsi Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 27 Desember 2023 - 16:22 WIB
loading...
Akademisi Sepakat dengan...
Cawapres Mahfud MD menyebut korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. FOTO/DOK.MPI
A A A
JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah sepakat dengan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, korupsi merupakan faktor utama penghambat investasi masuk ke Indonesia.

"Betul kata Mahfud, korupsi memang faktor penghambat utama investasi masuk ke Indonesia," kata Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).

Ia mengutip data World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2018, yang menunjukkan korupsi sebagai musuh utama investasi.



"Dari 16 variabel penghambat investasi, korupsi menempati urutan pertama. Di bawahnya ada regulasi, inefisiensi birokrasi, pajak, pembiayaan, dan lain-lain," ujar Castro.

Menurutnya, komitmen Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi sudah tidak perlu diragukan. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejaknya dari dulu hingga saat ini.

"Kalau soal komitmen Mahfud, bisa dilacak jejak digitalnya. Setidaknya selama menjabat Menko Polhukam, dia beberapa kali mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi yang kontroversial. Mulai dari dugaan Rp349 triliun transaksi pajak gelap di Kemenkeu, Rafael Alun, hingga Lukas Enembe," katanya.

Untuk diketahui, dalam debat Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023) pekan lalu, Mahfud MD enyebut alasan utama mengapa ekonomi RI tidak pernah tembus hingga 7%. Alasan utamanya adalah banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Ekonomi RI Tak Pernah Tumbuh Tembus 7%

"Mungkin tidak menargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun? Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%," ungkap Mahfud.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 7% hanya itu tercapai pada 1989 sampai 1991 di era Orde Baru. "Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat," kata Mahfud.

Menko Polhukam itu menjawab bahwa alasan utamanya adalah banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor impor dan investasi. Hal tersebut, sebut Mahfud, memang benar terjadi.

"Coba lihat berdasar hasil segi transparansi internasional korupsi terjadi di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi," tegas Mahfud.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Pengamat: Pemberantasan...
Pengamat: Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal jika Hanya Berfokus pada Pelaku
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
KPK Telusuri Aliran...
KPK Telusuri Aliran Dana terkait Kasus Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
Kasus Mega Korupsi BGN...
Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
Beban Berat Kelas Menengah...
Beban Berat Kelas Menengah di Tengah Kenaikan Pertamax jadi Rp16.250/Liter
Purbaya Targetkan Ekonomi...
Purbaya Targetkan Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,5% di 2027
Wali Kota Tangsel Dorong...
Wali Kota Tangsel Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak UMKM-Ekonomi Kerakyatan
Rekomendasi
Kelab Pantai Favorit...
Kelab Pantai Favorit di Bali, Klive Beach Club Menjadi Ikon Baru Uluwatu
Data BNPB: Karhutla...
Data BNPB: Karhutla di 2 Provinsi Hanguskan 8,3 Hektare Lahan
Piala Dunia 2026: Jepang...
Piala Dunia 2026: Jepang 2 Kali Koyak Gawang Tunisia di Babak Pertama
Berita Terkini
Jelang Muktamar PBNU,...
Jelang Muktamar PBNU, Gus Muhaimin Sentil Pihak yang Main-main di NU untuk Keluar
Kritisi Parpol Koalisi,...
Kritisi Parpol Koalisi, Deddy PDIP: Jika Tidak Nyaman dengan Situasi Politik, Silakan Keluar dari Pemerintahan
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Kapolri: Kegiatan Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan
Ajak Elite Politik Jaga...
Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu
Darurat Pemasangan Kabel...
Darurat Pemasangan Kabel di Area Jakarta
Ribuan Desa Belum Teraliri...
Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Bahlil Siapkan Anggaran Rp10 Triliun
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved