Soal Surat Edaran Etika AI Kominfo, Dosen STIN: Penting, Walau Masih Pedoman Umum

Selasa, 26 Desember 2023 - 13:01 WIB
loading...
A A A
Adapun kebijakan tentang tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan AI, PSE lingkup publik dan privat mewujudkan tanggung jawab pengembangan dan pemanfaatannya melalui tiga cara.

Pertama, memastikan AI tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan. Kedua, memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi berbasis kecerdasan artifisial oleh pengembang untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan. Ketiga, memperhatikan manajemen risiko dan manajemen krisis dalam pengembangan AI.

“Point pertama itu sangat penting. Jangan sampai AI difungsikan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan. Ini sebenarnya yang banyak dikhawatirkan masyarakat, di mana jika ini terjadi, maka nilai-nilai kemanusiaan akan dipertanyakan karena keputusan terkait kemanusiaan akan diserahkan kepada AI,” katanya.

Apalagi, jika sistem blockchain sudah marak dipergunakan nantinya, ini menjadi sangat mendesak. Sistem blockchain memiliki algoritma yang bertindak sebagai smart contract yang mengatur ekosistemnya. "Bayangkan jika ini dipergunakan untuk mengatur hajat hidup orang banyak, maka kita menyerahkan kehidupan kemanusiaan kita kepada mesin. Ini berbahaya," ucapnya.

Smart contract merupakan suatu program berbasis AI yang tersimpan dalam sistem blockchain yang berjalan ketika kondisi yang ditentukan sudah terpenuhi. Smart contract juga dijalankan tanpa adanya pihak ketiga dan tertulis diatas blockchain.

Smart contract berbeda dengan program komputer yang lain, di mana smart contract akan tersimpan secara permanen di dalam sistem blockchain. Ini juga dapat diartikan sebagai suatu protokol dalam komputer yang digunakan untuk memfasilitasi dan memverifikasi negosiasi atau kinerja suatu contract secara digital.

Riri Satria menambahkan, smart contract umumnya digunakan untuk proses otomatisasi yang dapat memicu adanya tindakan berikutnya ketika kondisi tersebut terpenuhi.

“Bayangkan jika seandainya kehidupan kemanusiaan diatur oleh smart contract, maka tentu diperlukan sebuah regulasi khusus untuk mengatur smart contract tersebut. Inti dari regulasi adalah bagaimana membuat masyarakat merasa aman atau terlindungi oleh kehadiran negara dalam kehidupan, termasuk semua sistem yang menggunakan AI," ucapnya
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum Didit Wijayanto...
Pakar Hukum Didit Wijayanto Sebut Dian Sandi Harusnya Terkena Pasal 32 UU ITE, Bukan Roy Suryo
AI Ubah Cara Mengelola...
AI Ubah Cara Mengelola Proyek, Kompetensi Project Manager Tetap Jadi Kunci Kepemimpinan
Airlangga Bertolak ke...
Airlangga Bertolak ke Shanghai Tanda Tangani Pendirian WAICO
Telkomsat Gandeng UNIVITY...
Telkomsat Gandeng UNIVITY Perkuat Pemantauan Keamanan Nasional
Audit Media Sosial:...
Audit Media Sosial: Langkah Penting yang Sering Kita Lupakan
Lulusan Tak Cukup Pintar...
Lulusan Tak Cukup Pintar AI, IHBS Cetak Generasi Berakhlak Islam di Tengah Revolusi Teknologi
Danantara Puji Transformasi...
Danantara Puji Transformasi Digital Jasa Marga Tollroad Command Center
AI Buatan China Meraih...
AI Buatan China Meraih Skor Sempurna di Olimpiade Matematika Dunia
PASTI INDONESIA Kawal...
PASTI INDONESIA Kawal Praperadilan dan Penangguhan Penahanan Babe Aldo
Rekomendasi
Diterima di FMIPA ITB,...
Diterima di FMIPA ITB, Andromeda Diantar Keluarga Naik Bajaj dari Yogya untuk Kuliah di Bandung
Jonatan Christie Tersingkir...
Jonatan Christie Tersingkir di Perempat Final China Open 2026
60 Negara Kena Getok...
60 Negara Kena Getok Tarif Kerja Paksa AS 10-12,5%, Dedengkot BRICS Bakal Balik Melawan
Berita Terkini
Soal Biaya Lepas Status...
Soal Biaya Lepas Status WNI Rp5 Juta, Menkum Supratman: Kami Kaji Kembali
Sangkal Ada Tren Kenaikan...
Sangkal Ada Tren Kenaikan Lepas Kewarganegaraan, Menkum: Yang Ingin Jadi Warga Negara Lebih Banyak
Mendagri Tito Tegaskan...
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Bila Mangkir Pemeriksaan,...
Bila Mangkir Pemeriksaan, Febrie Adriansyah Bisa Dijemput Paksa
Tegaskan Pelimpahan...
Tegaskan Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah dari Polri Sah, Jamwas Kejagung: Pernah Dilakukan di Perkara Asabri
Dilantik Jadi Jampidsus,...
Dilantik Jadi Jampidsus, Kuntadi Janji Tuntaskan Kasus Besar hingga Evaluasi Perkara
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved