TB Hasanuddin Minta TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Kemenkominfo Netral Selama Pilpres 2024
loading...
Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menghadiri peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12/2023). Foto: Ist
A
A
A
BANDUNG - Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Kementerian Kominfo menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan Pilpres 2024 .
Menurut dia, demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru (Orba) apabila lembaga negara tidak menerapkan netralitas dalam kontestasi politik.
Dia menyampaikan demikian dalam sambutan setelah proses peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12/2023).
"TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi. Siapa yang menghancurkan demokrasi sama saja membalik ke era Orde Baru," tegas TB Hasanuddin.
Baca juga: Kantor Pemenangan Ganjar-Mahfud Jabar Diresmikan, Hasto Singgung Sejarah Bandung Soal Pembebasan
Dia mengatakan TNI dan lembaga negara lain memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan.
TB Hasanuddin menyerukan kepada sukarelawan dan kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut melawan setiap aksi kezaliman lembaga negara melalui keberpihakan di politik praktis.
"Saya lihat (kalau) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk TNI tidak boleh berpolitik, itu UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat," ujar politikus PDIP itu.
Selain TNI, Polri, dan Kejaksaan, dia juga mengingatkan Kemenkominfo berlaku netral selama Pilpres 2024. Dia berbicara hal itu karena belakangan ada gelagat Kemenkominfo tidak netral dengan mengeblok akun-akun di media sosial yang bersuara kritis.
"Saya ingatkan atas nama saya anggota Komisi I DPR, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo. Sejak awal saya minta Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres lebih terhormat mundur supaya keselamatan dia terjaga selamanya," kata TB Hasanuddin.
Menurut dia, demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru (Orba) apabila lembaga negara tidak menerapkan netralitas dalam kontestasi politik.
Dia menyampaikan demikian dalam sambutan setelah proses peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12/2023).
"TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi. Siapa yang menghancurkan demokrasi sama saja membalik ke era Orde Baru," tegas TB Hasanuddin.
Baca juga: Kantor Pemenangan Ganjar-Mahfud Jabar Diresmikan, Hasto Singgung Sejarah Bandung Soal Pembebasan
Dia mengatakan TNI dan lembaga negara lain memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan.
TB Hasanuddin menyerukan kepada sukarelawan dan kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut melawan setiap aksi kezaliman lembaga negara melalui keberpihakan di politik praktis.
"Saya lihat (kalau) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk TNI tidak boleh berpolitik, itu UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat," ujar politikus PDIP itu.
Selain TNI, Polri, dan Kejaksaan, dia juga mengingatkan Kemenkominfo berlaku netral selama Pilpres 2024. Dia berbicara hal itu karena belakangan ada gelagat Kemenkominfo tidak netral dengan mengeblok akun-akun di media sosial yang bersuara kritis.
"Saya ingatkan atas nama saya anggota Komisi I DPR, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan Kemenkominfo. Sejak awal saya minta Menkominfo kalau menjadi partisan salah satu capres lebih terhormat mundur supaya keselamatan dia terjaga selamanya," kata TB Hasanuddin.
Lihat Juga :
